Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Komnas HAM dan Polri Jajaki Mekanisme Kerjasama Penanganan Kasus ITE
Nasional
18 jam yang lalu
Komnas HAM dan Polri Jajaki Mekanisme Kerjasama Penanganan Kasus ITE
2
Anggota IPW Tersangka Kasus ITE, Selanjutnya Tergantung Pelapor
Hukum
17 jam yang lalu
Anggota IPW Tersangka Kasus ITE, Selanjutnya Tergantung Pelapor
3
Eks Menteri KP dari Gerindra Siap Dihukum Mati, KPK: Majelis Hakim yang Memutuskan
Hukum
16 jam yang lalu
Eks Menteri KP dari Gerindra Siap Dihukum Mati, KPK: Majelis Hakim yang Memutuskan
4
Survei Membuktikan! PDIP Wangi meski Belasan Ribu Cuit Ramaikan Tagar #PDIPJuaraKorupsi
Politik
15 jam yang lalu
Survei Membuktikan! PDIP Wangi meski Belasan Ribu Cuit Ramaikan Tagar #PDIPJuaraKorupsi
5
Incar Emas Keenam di PON Papua, Yana Komara Tak Terhalang Usia 
Olahraga
11 jam yang lalu
Incar Emas Keenam di PON Papua, Yana Komara Tak Terhalang Usia 
6
Deretan Public Figur Ini Disunat saat Dewasa dengan Metode Gun Stapler
Umum
11 jam yang lalu
Deretan Public Figur Ini Disunat saat Dewasa dengan Metode Gun Stapler
Home  /  Berita  /  Sumatera Barat

Guspardi Undang Masyarakat Sumbar Bahas DIM di DPR

Guspardi Undang Masyarakat Sumbar Bahas DIM di DPR
Ilustrasi DIM (Daerah Istimewa Minangkabau). (gambar: ist. via riaunews.com)
Senin, 22 Februari 2021 13:17 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), Guspardi Gaus, mendukung keinginan dan upaya masyarakat Sumbar (Sumatera Barat) terkait wacana pembentukan DIM (Daerah Istimewa Minangkabau). Pembentukan DIM ini ramai menjadi gerakan masyarakat pasca terbitnya SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri yang dinilai mengeralisir nilai-nilai keagamaan di Padang.

Kepada GoNews.co, Senin (22/2/2021), Guspardi menyatakan, dirinya meminta agar tokoh Sumbar yang punya pemikiran sama dengan gerakan pembentukan DIM untuk besatu padu dan seiring selangkah dengan datang ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasinya.

"Komisi II sedang melakukan kajian perevisian terhadap Undang-Undang Provinsi. Karena, UU itu tidak cocok lagi pada masa dewasa ini. Seperti, UU pembentukan Provinsi termasuk Sumbar, itukan berdasarkan RIS tahun 1958. Sudah ada komitmen Komisi II untuk semua Provinsi yang sudah habis masa waktunya seperti Papua yang berakhir pada 2021 akan kita bahas nantinya," kata Guspardi, Senin ( 22/2/2021).

Ads

Sebagai anggota Pansus (Panitia Khusus) UU Provinsi Papua, Guspardi mengatakan, Sumbar juga merupakan prioritas bagi Komisi II DPR RI, "Selain itu juga ada NTB (Nusa Tenggara Barat), NTT (Nusa Tenggara Timur) dan Bali,".

Terkait DIM, tutur Guspardi, sebelumnya memang sudah diprakarsai oleh Mochtar Naim, bahkan naskah akademisnya pun sudah ada. Sementara Provinsi Bali diwacanakan mendapat hak istimewa karena kekhasan pariwisatanya.

"Nah, sebetulnya Sumbar jauh lebih prioritas jika dibanding Bali. Karena, Sumbar satu-satunya masyarakat yang berdasarkan matrilineal. Kemudian, kekhasan adatnya itu berkelindan dengan agama," ujar Legislator PAN (Partai Amanat Nasional) dari dapil (Dapil) Sumatera Barat II itu.

Kata Guspardi, ada nilai luhur di Minang bahwa, "Orang Minang pasti Islam, kalau dia keluar dari Islam, maka tidak diakui lagi sebagai orang Minang,".

Sebelumnya, salah satu wali murid non muslim di SMKN (Sekolah Menengah Kejuruan Negeri) 2 Padang menyatakan keberatan jika putrinya harus mengenakan hijab. Peristiwa ini direspons cepat oleh Kemendikbud RI (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia). Ujungnya, Kemendikbud, Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), dan Kemenag (Kementerian Agama) menerbitkan SKB yang mengatur tentang seragam sekolah.

SKB ini lantas dinilai melanggar Undang-Undang Dasar dan menghormati kearifan lokal. Buntutnya, gerakan pembentukan DIM pun masif di media sosial. Formulir dukungan untuk Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau melalui aplikasi google form beredar luas.

Seperti sempat disinggung oleh Guspardi, DIM sedianya bukanlah wacana baru. Ini adalah wacana yang diinisiasi oleh sosiolog, Mochtar Naim pada 2014 silam. Pada saat itu, Mochtar bersama dengan beberapa tokoh lainnya sempat mendeklarasikan wacana DIM ke publik. Bahkan pada 2016, Mochtar Naim dan tim berhasil merampungkan perumusan naskah akademik RUU Perubahan Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Sumatera Barat, DKI Jakarta, GoNews Group, Nasional, Politik
wwwwww