Dugaan Penyimpangan Anggaran Dana Otsus Papua Mesti Mendapat Perhatian Semua Pihak

BENGKULU - Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin turut angkat bicara terakit temuan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terhadap dugaan penyelewengan anggaran dana otonomi khusus Papua.

Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi perhatian semua pihak. Pasalnya, potensi kebocoran atau penyalahgunaan anggaran istimewa itu sangat besar. Dampaknya akan sangat jelas terlihat, yakni tingkat kesejahteraan, pembangunan dan mutu pendidikan masyarakat di Bumi Cendrawasih itu.

"Akan sia-sia atau tidak akan berdampak kepada pembangunan Papua, jika dana tersebut menjadi Bancakan para oknum yang tidak bertanggungjawab," ujarnya, Selasa (23/2/2021).

Menurut senator muda asal daerah pemilihan Provinsi Bengkulu tersebut, pengawasan menjadi titik tekan terhadap dana itu. "Potensi kebocoran dana otsus Papua sudah pernah disoal oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terutama dulu waktu terjadi gizi buruk di Kabupaten Asmat sempat dijadikan kasus luar biasa. tentu kita tidak ingin ada satu rupiah penggunaan dana Otsus yang tidak bisa dipertanggung jawabkan," jelasnya.

"Kita mendukung seluruh pihak penegak hukum untuk bertindak dan memberantas korupsi disana sampai ke akar-akarnya. Dan selain kepada Kepolisian serta Kejaksaan saya pun meminta KPK untuk dapat memperhatikan masalah ini. Harus ada efek jera kepada setiap tindak-tanduk yang terbukti merugikan negara dan hajat hidup orang banyak," timpalnya.

Semangat pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua kata Sultan, dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. "Jadi kita semua mesti memastikan bahwa landasan nilai itu harus tetap berjalan dan diwujudkan," tukasnya.

Isu penyimpangan ini mencuat usai Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri yang menemukan adanya dugaan penyelewengan pengunaaan anggaran Otonomi khusus Papua (Otsus Papua). Karo Analis Baintelkam Polri Brigjen Achmad Kartiko menyebut dugaan penyimpangan penggunaan anggaran tersebut juga ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Achmad mengatakan penyimpangan dana Otsus Papua itu berupa penggelembungan harga dalam pengadaan barang. Total kerugian negara dalam dugaan penyelewengan dana Otsus Papua ditaksir mencapai Rp 1,8 triliun.

"Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua akan memberi manfaat luar biasa di segala aspek kehidupan bagi masyarakat Papua. Kita bisa menilai bagaimana Kebijakan yang dilaksanakan sesuai UU Nomor 21 tahun 2001 ini dari sisi anggaran sudah mencapai Rp126 triliun dana yang telah digelontorkan. Hal tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Pusat mengakselerasi pembangunan Papua, dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur," pungkasnya.***