Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Drawing Pembagian Grup Piala Menpora 2021 Digelar Pekan Depan
Sepakbola
19 jam yang lalu
Drawing Pembagian Grup Piala Menpora 2021 Digelar Pekan Depan
2
'Database' TNI-Polri Mengonfirmasi Seorang Korban Tewas di Baku Tembak di Mimika adalah Danton TPN OPM
Peristiwa
18 jam yang lalu
Database TNI-Polri Mengonfirmasi Seorang Korban Tewas di Baku Tembak di Mimika adalah Danton TPN OPM
3
Bicara Tenis Meja, Ling Ling Agustin: Itu Banyolan Doang
Olahraga
10 jam yang lalu
Bicara Tenis Meja, Ling Ling Agustin: Itu Banyolan Doang
4
Dibekukan OJK, Masyarakat Diminta tidak Gunakan 51 Pinjaman Online Ilegal Berikut Ini
Ekonomi
18 jam yang lalu
Dibekukan OJK, Masyarakat Diminta tidak Gunakan 51 Pinjaman Online Ilegal Berikut Ini
5
PSIS Sukses Rekrut 8 Pemain Yang Jadi Target
Sepakbola
18 jam yang lalu
PSIS Sukses Rekrut 8 Pemain Yang Jadi Target
6
Krisna Bayu Sarankan Lifter Deni Minta Maaf
Olahraga
16 jam yang lalu
Krisna Bayu Sarankan Lifter Deni Minta Maaf
Home  /  Berita  /  Nasional

Komnas HAM dan Polri Jajaki Mekanisme Kerjasama Penanganan Kasus ITE

Komnas HAM dan Polri Jajaki Mekanisme Kerjasama Penanganan Kasus ITE
Ilustrasi kasus ITE. (gambar: ist./safenet)
Rabu, 24 Februari 2021 06:14 WIB
JAKARTA - Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) dan Dittipidsiber Bareksrim Polri (Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia) bersepakat untuk membahas mekanisme penanganan dan kontribusi kedua belah pihak dalam penanganan kasus berbasis ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Komnas HAM dan Dittipidsiber Bareksrim Polri akan membentuk tim yang membahas kerangka kerjasama dengan pendalaman terhadap prinsip HAM, mekanisme penegakan hukum, termasuk koordinasi antar lembaga.

Hal tersebut merupakan kesepahaman awal usai gelaran pertemuan keduanya di Kantor Dittipidsiber Bareksrim Polri, Jakarta, Selasa (23/02/2021), kemarin.

Ads

Dalam pertemuan tersebut, Komisioner Komnas HAM RI, Hairansyah Ahmad mengatakan, "Penting bagi Komnas HAM RI dan Polri untuk berkolaborasi membangun mekanisme bersama guna penanganan kasus ujaran kebencian, hoaks, dan kasus pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekpresi lainnya, yang berlandaskan hak asasi manusia termasuk di dalamnya mediasi HAM,".

"Penting menjaga prinsip HAM guna kepentingan publik dalam memanfaatkan ruang sosial media, termasuk di dalamnya skenario penegakan hukum, termasuk bagaimana menggunakan rabat plan of action" sambung Komisioner Komnas HAM RI, M. Choirul Anam yang juga hadir di lokasi, sebagaimana dikutip GoNews.co dari rilis Komnas HAM, Rabu (24/2/2021).***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Nasional, Hukum
wwwwww