Gejolak Sosial Politik pasca KLB Demokrat menurut Peneliti LIPI
Pasalnya, kata Aisah kepada GoNews.co Senin (8/3/2021), konflik Partai Demokrat kali ini secara terang benderang melibatkan elit politik dari luar partai, yakni dari lingkungan istana.
"Setiap pihak setidaknya dalam hal ini memiliki kecurigaan tentang apakah ini benar bentuk intervensi pemerintah, atau ternyata memang inisiatif pribadi Moeldoko," kata Aisah.
Karena keterlibatan orang istana ini juga, lanjut Aisah, maka menteri Mahfud sampai harus menyatakan keterangan persnya, sebagai bagian dari upaya awal mengklarifikasi bahwa pemerintah tak terlibat dan akan berlaku adil merespon ini.
"Publik, tak hanya kader demokrat, juga menunggu tentang langkah pemerintah selanjutnya baik itu terkait tindakan pribadi Moeldoko dalam intervensi ini, maupun terhadap hasil KLB," pungkas Aisah.
Sebelumnya, antaranews.com melansir bahwa salah satu staf media Partai Demokrat menyebut bahwa partai mempersilahkan elemen masyarakat untuk menyampaikan orasi dan dukungan kepada AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai ketua umum partai, di hari rapat konsolidasi pengurus pada Minggu (7/3/2021) yang berlangsung di Proklamasi, Jakarta.
Ketua Bappilu (Badan Pemenangan Pemilu) Partai Demokrat, Andi Arief, juga pernah menyatakan bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden keenam RI, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) bisa menggelar demonstrasi, menyusul pembiaran pemerintah terhadap KLB Sumut 2021.
"Jangan salahkan jika mantan presiden demonstrasi di Istana dengan standar prokes," ujar Andi dalam lansiran jpnn.com.
Seperti diketahui, AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres ke-V Maret 2020. Sementara KLB yang berlangsung di Deli Serdang pada Jumat (5/3/2021) menetapkan Jenderal (Purn.) Moeldoko sebagai Ketua Umum versi KLB.***
Editor | : | Muhammad Dzulfiqar |
Kategori | : | Politik, Nasional, DKI Jakarta |