Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Mabes Polri Cek Kabar Penangkapan Jenderal Bintang Empat di Mako Brimob Terkait Isu Penyadapan
Umum
6 jam yang lalu
Mabes Polri Cek Kabar Penangkapan Jenderal Bintang Empat di Mako Brimob Terkait Isu Penyadapan
2
BMKG Prakirakan Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan Ringan pada Sore Hari Ini
Metropolitan
15 jam yang lalu
BMKG Prakirakan Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan Ringan pada Sore Hari Ini
3
Soroti RUU Perampasan Aset di Parlemen, Jamdatun Peringatkan Potensi Penyalahgunaan Wewenang Negara
Umum
8 jam yang lalu
Soroti RUU Perampasan Aset di Parlemen, Jamdatun Peringatkan Potensi Penyalahgunaan Wewenang Negara
4
‎Pulogebang Terima Apresiasi Rp100 Juta dari PAM JAYA Berkat Perluasan Layanan Air
Metropolitan
22 jam yang lalu
‎Pulogebang Terima Apresiasi Rp100 Juta dari PAM JAYA Berkat Perluasan Layanan Air
5
Gibran Tak Penuhi Syarat Wapres Usai Putusan MA, Bola Panas Kini di Tangan Prabowo
Umum
9 jam yang lalu
Gibran Tak Penuhi Syarat Wapres Usai Putusan MA, Bola Panas Kini di Tangan Prabowo
6
KPK Geledah PT Djarum Kudus, Dugaan Manipulasi Cukai Belasan Tahun Rugikan Negara Triliunan
Hukum
11 jam yang lalu
KPK Geledah PT Djarum Kudus, Dugaan Manipulasi Cukai Belasan Tahun Rugikan Negara Triliunan
Home  /  Berita  /  Nasional

Gejolak Sosial Politik pasca KLB Demokrat menurut Peneliti LIPI

Gejolak Sosial Politik pasca KLB Demokrat menurut Peneliti LIPI
Gedun LIPI di bilangan Gatot Subroto, Jakarta. (foto: dok. ist./setkab)
Senin, 08 Maret 2021 14:57 WIB
JAKARTA - Peneliti P2P-LIPI (Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Aisah Putri Budiarti memprediksi, gejolak sosial politik yang ditimbulkan oleh KLB PD (Kongres Luar Biasa Partai Demokrat) lebih besar dibandingkan dengan gejolak yang ditimbulkan oleh konflik-konflik partai lain sebelumnya yang pernah ada.

Pasalnya, kata Aisah kepada GoNews.co Senin (8/3/2021), konflik Partai Demokrat kali ini secara terang benderang melibatkan elit politik dari luar partai, yakni dari lingkungan istana.

"Setiap pihak setidaknya dalam hal ini memiliki kecurigaan tentang apakah ini benar bentuk intervensi pemerintah, atau ternyata memang inisiatif pribadi Moeldoko," kata Aisah.

Karena keterlibatan orang istana ini juga, lanjut Aisah, maka menteri Mahfud sampai harus menyatakan keterangan persnya, sebagai bagian dari upaya awal mengklarifikasi bahwa pemerintah tak terlibat dan akan berlaku adil merespon ini.

"Publik, tak hanya kader demokrat, juga menunggu tentang langkah pemerintah selanjutnya baik itu terkait tindakan pribadi Moeldoko dalam intervensi ini, maupun terhadap hasil KLB," pungkas Aisah.

Sebelumnya, antaranews.com melansir bahwa salah satu staf media Partai Demokrat menyebut bahwa partai mempersilahkan elemen masyarakat untuk menyampaikan orasi dan dukungan kepada AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai ketua umum partai, di hari rapat konsolidasi pengurus pada Minggu (7/3/2021) yang berlangsung di Proklamasi, Jakarta.

Ketua Bappilu (Badan Pemenangan Pemilu) Partai Demokrat, Andi Arief, juga pernah menyatakan bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden keenam RI, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) bisa menggelar demonstrasi, menyusul pembiaran pemerintah terhadap KLB Sumut 2021.

"Jangan salahkan jika mantan presiden demonstrasi di Istana dengan standar prokes," ujar Andi dalam lansiran jpnn.com.

Seperti diketahui, AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres ke-V Maret 2020. Sementara KLB yang berlangsung di Deli Serdang pada Jumat (5/3/2021) menetapkan Jenderal (Purn.) Moeldoko sebagai Ketua Umum versi KLB.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Metropolitan, Nasional, DKI Jakarta
wwwwww