Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Soal Berbagi Sembako, Inul Daratista Balas Kritikan Netizen
Umum
15 jam yang lalu
Soal Berbagi Sembako, Inul Daratista Balas Kritikan Netizen
2
Mila Kunis dan Ashton Kutcher Tolak Perankan Kembali Film "That '90s Show" Season 2
Umum
16 jam yang lalu
Mila Kunis dan Ashton Kutcher Tolak Perankan Kembali Film That 90s Show Season 2
3
Susanto Jinakkan Torre Lewat Jebakan Krisis Waktu
Olahraga
14 jam yang lalu
Susanto Jinakkan Torre Lewat Jebakan Krisis Waktu
4
Perjuangan Melawan Penyakit SPS, Celine Dion Berharap Mukjizat
Umum
15 jam yang lalu
Perjuangan Melawan Penyakit SPS, Celine Dion Berharap Mukjizat
5
KPU DKI Jakarta Buka Pendaftaran PPK Untuk Pilkada
Pemerintahan
15 jam yang lalu
KPU DKI Jakarta Buka Pendaftaran PPK Untuk Pilkada
6
Ditanya Lebih Bangga Indonesia atau Korsel Yang Lolos ke Olimpiade 2024 Paris, Ini Jawaban Shin Tae-yong
Olahraga
12 jam yang lalu
Ditanya Lebih Bangga Indonesia atau Korsel Yang Lolos ke Olimpiade 2024 Paris, Ini Jawaban Shin Tae-yong
Home  /  Berita  /  Nasional

Gejolak Sosial Politik pasca KLB Demokrat menurut Peneliti LIPI

Gejolak Sosial Politik pasca KLB Demokrat menurut Peneliti LIPI
Gedun LIPI di bilangan Gatot Subroto, Jakarta. (foto: dok. ist./setkab)
Senin, 08 Maret 2021 14:57 WIB
JAKARTA - Peneliti P2P-LIPI (Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Aisah Putri Budiarti memprediksi, gejolak sosial politik yang ditimbulkan oleh KLB PD (Kongres Luar Biasa Partai Demokrat) lebih besar dibandingkan dengan gejolak yang ditimbulkan oleh konflik-konflik partai lain sebelumnya yang pernah ada.

Pasalnya, kata Aisah kepada GoNews.co Senin (8/3/2021), konflik Partai Demokrat kali ini secara terang benderang melibatkan elit politik dari luar partai, yakni dari lingkungan istana.

"Setiap pihak setidaknya dalam hal ini memiliki kecurigaan tentang apakah ini benar bentuk intervensi pemerintah, atau ternyata memang inisiatif pribadi Moeldoko," kata Aisah.

Karena keterlibatan orang istana ini juga, lanjut Aisah, maka menteri Mahfud sampai harus menyatakan keterangan persnya, sebagai bagian dari upaya awal mengklarifikasi bahwa pemerintah tak terlibat dan akan berlaku adil merespon ini.

"Publik, tak hanya kader demokrat, juga menunggu tentang langkah pemerintah selanjutnya baik itu terkait tindakan pribadi Moeldoko dalam intervensi ini, maupun terhadap hasil KLB," pungkas Aisah.

Sebelumnya, antaranews.com melansir bahwa salah satu staf media Partai Demokrat menyebut bahwa partai mempersilahkan elemen masyarakat untuk menyampaikan orasi dan dukungan kepada AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai ketua umum partai, di hari rapat konsolidasi pengurus pada Minggu (7/3/2021) yang berlangsung di Proklamasi, Jakarta.

Ketua Bappilu (Badan Pemenangan Pemilu) Partai Demokrat, Andi Arief, juga pernah menyatakan bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden keenam RI, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) bisa menggelar demonstrasi, menyusul pembiaran pemerintah terhadap KLB Sumut 2021.

"Jangan salahkan jika mantan presiden demonstrasi di Istana dengan standar prokes," ujar Andi dalam lansiran jpnn.com.

Seperti diketahui, AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres ke-V Maret 2020. Sementara KLB yang berlangsung di Deli Serdang pada Jumat (5/3/2021) menetapkan Jenderal (Purn.) Moeldoko sebagai Ketua Umum versi KLB.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Politik, Nasional, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/