Senayan Ketat soal PTM Juli yang Diwacanakan Jokowi

JAKARTA - Biro Humas MPR RI (Hubungan Masyarakat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) bekerjasama dengan KWP (Koordinatoriat Wartawan Parlemen) menggelar diskusi 'Persiapan Dibukanya Sekolah Tatap Muka di Era New Normal' pada Senin (15/3/2021). Hadir sebagai pembicara dalam diskusi yang berlangsung di Media Center Senayan tersebut, Anggota MPR RI Fraksi PKB, Syaiful Huda dan Anggota MPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati.

Pantauan GoNews.co di lokasi, wacana yang disampaikan Presiden Jokowi mengenai pendidikan atau pembelajaran tatap muka (PTM) mulai lakukan dilakukan di semester kedua 2021 atau Juli 2021, menjadi titik tolak diskusi.

Dalam kesempatan tersebut, Kurniasih menyampaikan pandangan bahwa banyak hal yang harus dikaji ulang untuk memulai PTM. Utamanya soal vaksinasi-minimal terhadap seluruh guru termasuk honorer-yang harus lebih dulu rampung.

"Itung-itungannya sampai Juli ini bisa (dimulai PTM, red) kalau vaksinasi tahap kedua bisa selesai Mei," kata Kurniasih yang juga duduk di Komisi IX DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) itu.

Lebih jauh, politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, "kalau metode (pembelajaran, red) daring bisa lebih baik lagi, mudahan pendidikan anak-anak kita tidak tertinggal jauh,".

Dalam kesempatan tersebut, Kurniasih juga berpesan kepada Syaiful mengenai pentingnya profiling school preparation untuk menjadi perhatian DPR.

Sementara itu, Syaiful Huda yang duduk di Komisi X DPR RI mengatakan, Komisinya mendukung agar siswa utamanya tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), SD (Sekolah Dasar), dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) untuk kembali ke sekolah. Komisi X memastikan, bahwa hukum tertinggi dalam konteks ini adalah keselamatan siswa. "Ini nggak bisa ditawar,".

"Juli harus jadi momentum anak-anak atau siswa mendapatkan suasana belajar dan sekolahnyanya lagi," kata Syaiful yang sebelumnya menyebut data empirik bahwa telah terjadi lost learning untuk siswa jenjang PAUD, SD, SMP karena efektivitas PJJ per 7 bulan pertama baru sekitar 30 persen.

Meski mendorong PTM dimulai Juli 2021, Komisi X DPR RI mensyaratakan setidaknya 2 hal bisa dipenuhi oleh pemerintah, yakni; penuntasan vaksinasi guru; dan Jaminan kesediaan kelengkapan penerapan protokol kesehatan di sekolah. Termasuk juga digelarnya minimal 2 kali simulasi PTM sebelum Juli.

Jika ini berjalan baik, PR selanjutnya adalah bagaimana optimasi PJJ (pembelajaran jarak jauh) karena meskipun PTM dibuka, kemungkinan besar akan berlangsung hibrid dengan kuota kelas misalnya hanya 50 persen. Artinya, tetap ada 50 persenan siswa yang masih harus menjalani PJJ.

Terkait hal ini, kata Syaiful, pemerintah harus melakukan terobosan. Kebijakan mengenai PTM atau PJJ tak cukup hanya melalui SKB (Surat Keputusan Bersama) kementerian terkait.

Menurut Syaiful terobosan bisa dimulai dengan membentuk tim pemetaan pendidikan yang diisi dan diketahui oleh jajaran Kemendikbud RI. Komisi X sendiri telah menuntaskan tugas Panja (Panitia Kerja) Peta Jalan Pendidikan Nasional dan telah menyampaikan rekomendasinya kepada pemerintah. Adapun mengenai pentingnya tim mapping yang dimaksud Syaiful, bahkan sudah disampaikan lebih awal.***