Lindungi Petani, Gubernur Khofifah Diminta Tolak Beras Impor

JAKARTA - Senator atau anggota DPD RI asal Jawa Timur, Ahmad Nawardi, meminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menolak beras impor. Ahmad khawatir beras impor bakal merugikan masyarakat khususnya petani.

Menurutnya jika beras tersebut masuk bakal merusak harga beras di Jatim. Apalagi, saat ini memasuki musim panen.

"Beras impor masuk menjadikan semakin murah harga gabah, harga beras. Gubernur harus tegas menolak beras impor masuk Jatim. Kalau lewat ndak masalah, misalnya mau masuk ke wilayah Indonesia Timur karena di sana kekurangan beras, silakan. Tetapi untuk masuk jatim, gubernur harus melindungi agar tidak merusak harga," ujarnya melalui siaran pers yang diterima GoNews.co, Sabtu (20/3/2021).

Ia bahkan berharap tidak ada bongkar muat beras impor di wilayah Jatim. Upaya ini untuk menjaga agat tidak terjadi rembesan. "Itu menurut saya cara melindungi petani di Jatim," ungkap senator yang juga Ketua HKTI Jatim ini.

Nawardi menjelaskan, situasi pandemi sudah membuat masayarakat terpuruk, jangan sampai kedatangan beras impor membuat petani semakin berat. "Petani sudah susah begini (di masa pandemi), apalagi ditambah pas musim panen beras impor datang," ungkapnya.

Untuk pengawasan, dirinya yakin satgas pangan di Jatim akan bekerja ekstra keras untuk menjaga masalah ini, karena Jatim sebagai salah satu daerah dengan produksi beras terbesar di Indonesia tidak membutuhkan beras impor.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras di Jatim pada tahun 2020 mencapai 10,02 juta ton dengan total luas panen 1,76 juta hektare.

Ini meningkat dibanding tahun 2019 yang total produksinya 9,58 juta ton beras. Jika dikurangi dengan kebutuhan konsumsi beras, maka Jatim masih mengalami surplus 1,50 juta ton beras di tahun 2020.

"Jika mengacu data BPS, Jatim ini tidak butuh beras impor. Baik di masa panen maupun masa tanam padi," tegas Nawardi.***