Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tak Punya Biaya Lagi, Dedek Bayi Pengidap Omfalokel Terpaksa Keluar dari RSUD Arifin Achmad
Peristiwa
5 jam yang lalu
Tak Punya Biaya Lagi, Dedek Bayi Pengidap Omfalokel Terpaksa Keluar dari RSUD Arifin Achmad
2
Kader IMM Diharapkan Jadi Pemuda Kreatif, Inovatif dan Berjiwa Wirausaha
Pemerintahan
22 jam yang lalu
Kader IMM Diharapkan Jadi Pemuda Kreatif, Inovatif dan Berjiwa Wirausaha
3
Beri Kuliah Umum di UNNES, Amali Kembali Ingatkan Pentingnya Sport Science
Olahraga
22 jam yang lalu
Beri Kuliah Umum di UNNES, Amali Kembali Ingatkan Pentingnya Sport Science
4
Sindir Komisaris PT Pelni, Tokoh Papua: Bocah Ini Agamanya Gak Jelas, Kok Nuduh Ulama Radikal
Pemerintahan
9 jam yang lalu
Sindir Komisaris PT Pelni, Tokoh Papua: Bocah Ini Agamanya Gak Jelas, Kok Nuduh Ulama Radikal
5
Kritik Keras MUI ke PT Pelni soal Pembatalan Pengajian: Bentuk Nyata Arogansi Kekuasaan!
Peristiwa
9 jam yang lalu
Kritik Keras MUI ke PT Pelni soal Pembatalan Pengajian: Bentuk Nyata Arogansi Kekuasaan!
6
Kecepatan dan Ketepatan Target Penanganan Teroris, Indonesia harus Belajar dari New Zealand
Hukum
8 jam yang lalu
Kecepatan dan Ketepatan Target Penanganan Teroris, Indonesia harus Belajar dari New Zealand
Home  /  Berita  /  Politik

Pemerintah Tolak Sahkan Demokrat Kubu Moeldoko, Karena...

Pemerintah Tolak Sahkan Demokrat Kubu Moeldoko, Karena...
Suasana KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021. KLB ini mendapuk Jenderal (Purn.) Moledoko sebagai Ketua Umum. (gambar: tangkapan layar video gonews tv)
Rabu, 31 Maret 2021 13:59 WIB
JAKARTA - Kemenkum HAM (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) tak mensahkan Partai Demokrat kubu Moeldoko. Ini disampaikan resmi oleh Menkumham Yasonna Laoly dalam jumpa pers virtual, Rabu (31/3/2021).

"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan KLB Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak " ujar Yasonna yang didampingi Menko Polhukam (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan) Mahfud MD.

Yasonna mengungkapkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi oleh Demokrat versi KLB Deli Serdang antara lain; belum ada DPD dan DPC, serta tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC. Selain itu, pemerintah sampai saat ini masih merujuk pada AD/ART Partai Demokrat yang ada.

Seperti diketahui, Moeldoko didapuk menjadi Ketua Umum Demokrat dalam Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, Nasional, Politik, Pemerintahan, DKI Jakarta
wwwwww