Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tak Dinafkahi Maell Lee dan Ditawar Rp 5 Juta, Intan Ratna Juwita: Maaf Mending Saya Jualan Es Kelapa Saja
Peristiwa
8 jam yang lalu
Tak Dinafkahi Maell Lee dan Ditawar Rp 5 Juta, Intan Ratna Juwita: Maaf Mending Saya Jualan Es Kelapa Saja
2
LaNyalla: Pesantren Punya Peran Besar dalam Memajukan Indonesia
Politik
9 jam yang lalu
LaNyalla: Pesantren Punya Peran Besar dalam Memajukan Indonesia
3
Polisi Kejar Debt Collector yang Hendak Rampas Mobil yang Angkut Orang Sakit
Hukum
15 jam yang lalu
Polisi Kejar Debt Collector yang Hendak Rampas Mobil yang Angkut Orang Sakit
4
Sembilan Debt Collector Penghadang Serda Nurhadi Ditangkap
Peristiwa
8 jam yang lalu
Sembilan Debt Collector Penghadang Serda Nurhadi Ditangkap
5
Al-Aqsa Diserang, Dunia Internasional dan Donatur Diminta Lakukan Ini
Peristiwa
12 jam yang lalu
Al-Aqsa Diserang, Dunia Internasional dan Donatur Diminta Lakukan Ini
6
Penyelidik AS Ungkap Temuan Virus sebagai Model Upaya Perang
Internasional
14 jam yang lalu
Penyelidik AS Ungkap Temuan Virus sebagai Model Upaya Perang
Home  /  Berita  /  Peristiwa

Syarief Hasan Pertanyakan Hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia di PP 57 Tahun 2021

Syarief Hasan Pertanyakan Hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia di PP 57 Tahun 2021
Politisi Demokrat, Syarief Hasan. (Foto: Istimewa)
Minggu, 18 April 2021 00:27 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mempertanyakan hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia dari mata kuliah wajib di perguruan tinggi.

Pasalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan tidak lagi mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai pelajaran wajib bagi siswa pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.

Menurut pimpinan MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat (PD) itu, Pancasila dan Bahasa Indonesia wajib dimasukkan ke dalam PP SNP merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

"Kurikulum di jenjang perguruan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia," ucap Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (17/4).

Dia menerangkan, dalam hierarki peraturan perundang-undangan, UU memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan PP.

"Peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan ataupun tidak memuat hal-hal yang telah diwajibkan di dalam UU," ujar Syarief menegaskan.

Anggota Majelis Tinggi PD itu juga mempertanyakan proses penyusunan PP SNP tersebut dan mendorong pemerintah mengevaluasi tim penyusunnya.

"Sebab, kesalahan seperti hilangnya mata kuliah wajib bisa berakibat fatal bagi dunia pendidikan di Indonesia," kata Syarief.

Selain itu, hilangnya mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia di PP 57 Tahun 2021 mesti ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Kemendikbud harus secepatnya mengambil langkah tegas untuk melakukan perbaikan atas Peraturan Pemerintah tersebut," ucap Syarief.***

wwwwww