Kasus Antigen Bekas, Partai Gelora Kritik Bos Kimia Farma Tolak Minta Maaf

JAKARTA - Pernyataan Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostik , Adil Fadhilah Bulqini yang menolak untuk meminta maaf setelah lima karyawannya kedapatan menjual rapid test Covid-19 bekas disayangkan oleh Partai Gelombang Rakyat ( Gelora ) Indonesia. Adapun kasus rapid test Covid-19 bekas itu ditemukan di Bandara Kualanamu, Medan, Sumatera Utara (Sumut).

"Pernyataan menolak meminta maaf meski karyawannya tertangkap basah menjual rapid test bekas menunjukkan yang bersangkutan kurang tanggap betapa merusaknya kejadian tersebut pada tingkat kepercayaan publik terhadap fasilitas-fasilitas testing yang ada," ujar Ketua Bidang Pelayanan Masyarakat DPN Partai Gelora Indonesia, Styandari Hakim dalam keterangannya, Sabtu (1/5/2021).

Dia menilai pimpinan dan pembuat kebijakan harus paham betul bahwa penanganan COVID-19 ini urusan hidup dan penghidupan. "Bayangkan berapa banyak nyawa manusia yang terdampak akibat ulah orang-orang tidak bertanggung jawab ini, belum lagi kerugian ekonominya jika terjadi lonjakan kasus positif akibat kegagalan screening," tandas Tyan, sapaan Styandari Hakim.

Karena itu, Partai Gelora meminta agar pemerintah menegaskan kembali sense of urgency (keterdesakan) dalam penanganan pandemi Covid-19 terutama dalam menghadapi resiko kembali terjadinya surge atau lonjakan kasus positif Covid-19 pada masa libur Hari Raya Idul Fitri 1442 H ini.

Partai Gelora mengingatkan situasi lonjakan kasus positif di India yang tidak terkendali telah mencapai 18 juta lebih dengan jumlah kematian dua ratus ribu lebih orang sebagai sebuah peringatan bagi Indonesia agar tidak bernasib seperti India.

"Pada hari Rabu (28 April 2021) saja kasus positif di India bertambah 379 ribu orang, menunjukkan betapa ganasnya Covid-19 jika tidak ditangani dengan baik. Apalagi dengan adanya varian-varian baru dari virus tersebut yang semakin memudahkan penularan dan mempersulit testing," kata Tyan.

Dia menjelaskan Singapura saja juga baru mengumumkan terjadi pertambahan kasus positif di komunitas melonjak dalam seminggu terakhir ini. Sehingga Pemerintah Singapura sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan kembali pembatasan aktivitas dan karantina wilayah.

"Ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa menganggap remeh potensi lonjakan kasus positif yang mungkin terjadi," ucapnya.

Partai Gelora menilai, upaya vaksinasi yang dijalankan pemerintah sejauh ini sudah sangat baik. Namun, sangat disayangkan jika upaya itu tidak dibarengi oleh disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Di samping itu, diperlukan adanya tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang secara tidak bertanggung jawab berusaha mencari keuntungan pribadi di tengah pandemi, termasuk juga para pimpinan dan pengambil keputusan yang tidak memiliki sense of urgency dalam menangani pandemi ini.

Partai Gelora juga mengusulkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memfokuskan vaksinasi pada wilayah-wilayah zona merah dengan melakukan vaksinasi pada penduduk di wilayah-wilayah tersebut tanpa memandang kategori agar dapat mengejar target penurunan tingkat infeksi di sana.

"Penduduk di wilayah-wilayah tersebut sangat berpotensi menularkan COVID-19 ke daerah lain sehingga perlu dijadikan sebagai prioritas vaksinasi dikarenakan besarnya risiko lonjakan pasca liburan lebaran kali ini," paparnya.

Dirinya mengajak seluruh untuk terus menjaga disiplin menjalankan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi agar pandemi COVID-19 dapat cepat diatasi.

"Masyarakat juga harus memiliki sense of urgency dalam mendukung dan melaksanakan program-program penanganan pandemi COVID-19 ini jika kita ingin melindungi orang-orang yang kita cintai dan kembali beraktivitas seperti biasa," pungkasnya.***