Tolak PPN Jasa Pendidikan, Golkar: Anggaran Pendidikan Harusnya Ditambah

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menolak keras wacana pemerintah memungut PPN (pajak pertambahan nilai) pada jasa pendidikan atau sekolah.

Hetifah mengatakan, tanpa pajak banyak sekolah yang sudah kesulitan dalam menyelenggarakan kegiatan operasionalnya. Jika PPN diterapkan maka akan memperparah kondisi tersebut.

"Di banyak sekolah, dana BOS masih belum mencukupi untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. Guru honor banyak yang belum mendapat upah yang layak. Tak jarang, pungutan pun dibebankan pada orang tua siswa," kata Hetifah tertulis kepada GoNEWS.co, Sabtu (12/6/2021).

Wakil Ketua Partai Golkar itu menandaskan, "Justru anggaran untuk pendidikan harus ditambah, bukan sebaliknya pemerintah mengambil dari sektor pendidikan,".

Sebelumnya, wacana pajak terhadap jasa pendidikan ini diketahui dari rencana revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam aturan tersebut, jasa pendidikan dihapus dari daftar jasa yang tidak terkena PPN. Artinya, jika revisi UU KUP ini disetujui, jasa pendidikan akan menjadi objek pajak dan dikenakan PPN. ***