Tantangan Moeldoko jika Jabat Menteri ATR/BPN

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus menegaskan, reshuffle kabinet merupakan hak preogratif Presiden Jokowi, termasuk ketika menggeser Moeldoko ke Kementerian ATR/BPN.

"Presiden lah yang lebih memahami dan mengerti seseorang itu tepatnya mau ditempatkan dimana. Reshuffle pasti sudah melalui kajian-kajian. Jadi, kita serahkan sepenuhnya kepada presiden," kata Guspardi kepada GoNEWS.co, Jumat (18/6/2021).

"Siapapun yang ditaruh (ditempatkan, red) tidak jadi persoalan," imbuh politisi PAN yang akrab disapa GG itu, menegaskan.

Menurut GG, jika benar nantinya Moeldoko menjabat Menteri ATR/BPN maka pekerjaan rumah ATR/BPN selama ini menjadi tantangan baru bagi Moeldoko. "Kinerja Pak Moel harus melebihi kinerja Pak Sofyan yang sudah baik,".

Adapun PR besar di ATR/BPN saat ini menurut Guspardi, adalah persoalan mafia tanah. "Ini persoalan pelik. Bahkan presiden sudah perintahkan Kapolri untuk menindak tegas mafia-mafia tanah di Indonesia,".

"Kita berharap penyelesaian soal mafia tanah dan tanah terlantar jadi makin terang benderang, cepat dan tuntas. Ini sebuah tantangan baru untuk Pak Moel bisa berbuat," kata Guspardi.

Sebelumnya diberitakan, Kepala KSP (Kantor Staf Presiden) RI, Moeldoko, disebut-sebut masuk jaring reshuffle kabinet Jokowi beberapa waktu mendatang.

Sosok purnawirawan TNI ini yang sempat didapuk sebagai Ketum Partai Demokrat versi KLB Sumut itu, dikabarkan akan digeser presiden ke Kementerian ATR/BPN (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional).

"KSP Moeldoko berpeluang menggantikan Sofyan Jalil sebagai menteri ATR," kata Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando kepada GenPI.co, sebagaimana dikutip GoNEWS.co, Jumat (18/6/2021).

Lansiran itu menyebut, reshuffle Moeldoko ke ATR/BPN sebagai sebuah kejutan sebelum upacara 17 Agustus 2021.***