Negara Lain Sudah Rugi, PSI Pertanyakan Kontrak Panjang Formula E

JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus mengkritisi rencana gelaran ajang balap Formula E di Ibu Kota Jakarta. Kali ini, kontrak penyelenggaraan Formula E yang jadi sorotan.

Dalam pernyataan yang diterima GoNEWS.co, Rabu (8/9/2021), Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Untayana menyebut, fraksinya mencatat, kontrak Formula E Jakarta terikat untuk penyelenggaraan 5 kali berturut-turut selama 5 tahun.

Sejak awal Formula E di tahun 2014, kata Justin,, hanya 2 (dua) dari 24 kota penyelenggara yang berhasil menyelenggarakan ajang Formula E selama 5 kali berturut-turut yakni Berlin dan Mexico City.

"Kontrak 5 tahun untuk lima kali penyelenggaraan Formula E Jakarta ini problematik, tidak hanya membebani pemerintahan gubernur selanjutnya tapi faktanya banyak negara yang cabut kontrak sebelum 5 tahun karena merugi," kata Justin.

Justin mencontohkan adanya tiga kota yang mengakhiri kontrak Formula E setelah 1 kali penyelenggaraan, yakni Miami - Amerika Serikat, Moscow - Rusia, dan Montreal - Kanada. Kota Miami menjadi penyelenggara Formula E tahun 2015 memutuskan untuk mengakhiri kontrak setelah mendapatkan protes bahwa jalur Formula E dibangun di atas daerah konservasi lahan basah. Di tahun yang sama, Kota Moscow juga mengakhiri kontrak karena masalah perizinan bagi penggunaan jalan, serta logistik. Terakhir, kota Montreal mengakhiri kontrak Formula E 2017 karena pemborosan APBD kota, sejumlah UMKM lokal yang terlibat juga mengaku rugi karena jumlah penonton yang jauh di bawah prediksi.

"Permasalahan ini juga dialami Jakarta dan ingat ini kondisi sebelum Pandemi Covid-19 jadi sulit membayangkan Formula E dapat dijalankan 5 kali berturut-turut," jelasnya

Padahal, lanjut Justin, sejak pertama kali wacana Formula E bergulir, Gubernur Anies mengklaim bahwa ajang ini akan mendatangkan keuntungan finansial yang besar bagi Jakarta dan akan diadakan selama 5 tahun. "Belajar dari negara lain, kita bisa lihat Formula E itu proyek rugi. Karena itu kami terus menagih revisi studi kelayakan Formula E yang juga belum disampaikan Pemprov DKI dan Jakpro. Untuk apa dijalankan kalau sudah tahu rugi? Kalau yakin untung ayo paparkan hasil analisanya. Dari mana dan berapa besar keuntungannya?" kata Justin.

Revisi studi kelayakan Formula E juga merupakan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2019 yang terus diminta Fraksi PSI pada setiap kesempatan penyampaian Pandangan Umum maupun pertemuan Rapat Komisi di DPRD DKI Jakarta. "Kami minta Pemprov DKI tidak lagi mengelak karena itu interpelasi jadi satu-satunya jalan formal yang diatur di Tata Tertib DPRD, untuk dapat menanyakan dan memperoleh penjelasan terkait proyek rugi Formula E. Kami tidak akan biarkan uang rakyat dihambur-hamburkan," tegasnya.***