LAN: Kebijakan Publik Belum Cukup Didukung Data dan Bukti Faktual

JAKARTA - Deputi Bidang Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (KIAN-LAN) Tri Widodo dalam sebuah acara virtual baru-baru ini sebagaimana dikutip di Jakarta, Senin (27/9/2021) mengungkapkan, kebijakan publik yang dihasilkan di Indonesia masih belum didukung dengan data dan bukti faktual (Evidence Based Policy) yang memadai.

Padahal, kata Widodo, kemajuan suatu negara salah satunya dapat direfleksikan dari kualitas kebijakan publik yang diproduksi. Penggunaan data yang lengkap dalam proses perumusan kebijakan dapat menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas dan berdampak positif bagi publik.

"Isu terbesar yang dihadapi analis kebijakan dalam merumuskan kebijakan publik adalah kualitas kebijakan publik yang belum mendukung visi pembangunan negara serta kurangnya pemanfaatan penelitian berbasis data dalam proses pembuatan kebijakan publik (knowledge based policy making process)" tambahnya sebagaiman dikutip GoNEWS.co dari publikasi LAN, Senin (27/9/2021).

Dalam merumuskan kebijakan yang berbasis data faktual, kata Widodo, tentunya akan bersinggungan dengan tiga informasi. Pertama, fakta yang memuat data dan informasi yang dapat teruji kebenarannya secara obyektif. Kedua, interpretasi, yang merupakan penafsiran seseorang atas fakta tertentu yang mungkin bersifat obyektif namun masih perlu di dalami secara detail dikarenakan kemungkinan masih banyak unsur subyektifnya. Dan yang ketiga, opini yang merupakan pendapat atau ekspresi seseorang atas suatu masalah, namun pembuat keputusan perlu cermat dalam menggunakan opini dikarenakan sifatnya masih subyektif.***