Anis Byarwati Minta Pemerintah Evaluasi Serapan Anggaran yang Masih Rendah

JAKARTA - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi PKS, Anis Byarwati dalam pernyataannya yang dikutip di Jakarta, Selasa (28/9/2021), mengungkapkan, masih banyak sisa anggaran yang belum terserap berdasarkan laporan pemerintah.

"Artinya di 3,5 bulan terakhir tahun 2021, ada sisa anggaran sebesar Rp348,85 triliun atau setara 46,8 persen yang belum terserap," ujar Anis dikutip GoNEWS.co.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini mengingatkan, kondisi tersebut harus segera disikapi oleh pemerintah. "Pemerintah harus segera membuat strategi dengan mencari akar masalah dan solusinya," kata Anis.

Ia pun mempertanyakan kegiatan belanja di kementerian/Lembaga yang seharusnya sudah dipersiapkan dengan matang dan serapannya terealisasi dengan baik. "Serapan anggaran di kementerian/lembaga perlu dipertanyakan karena anggaran tersebut sudah dialokasikan dari APBN. Dan seharusnya perencanaan program PEN masing-masing klaster di kementerian/lembaga sudah siap dan matang," ungkapnya.

Sementara faktanya, sambung Anis, serapan anggaran PEN di kementerian/Lembaga justru bisa dikatakan cenderung rendah.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga menyarankan kepada pemerintah agar segera melakukan evaluasi. "Evaluasi harus segera dilakukan karena seharusnya kegiatan pengawasan berkala juga berjalan," tutur Anis.

Ia mengungkapkan, sebenarnya sejak bulan Juni sudah bisa terbaca bahwa serapan PEN masih cukup rendah dimana per 8 Juni serapannya baru sebesar 31,2 persen. Jika dihitung dalam 4 bulan terakhir, terjadi kenaikan angka serapan 22 persen. Evaluasi yang dimaksudkan Anis, meliputi bagaimana kegiatan pengawasan berkala pada program PEN dilakukan, dan bagaimana pendampingan program PEN mulai dari perencanaan, pencairan anggaran, dan pelaksanaan program di masing-masing klaster yang ada di kementerian/Lembaga dilakukan.

Politisi senior PKS ini berharap anggaran PEN yang sedianya untuk pemulihan kondisi Indonesia akibat pandemi, benar-benar dikelola secara optimal. "Kita juga berharap tidak ada ketakutan berlebih dari pejabat pelaksana atau pembuat komitmen terhadap risiko berurusan dengan BPK atau KPK," katanya.

Selama mengikuti aturan baik undang-undang maupun ketentuan di bawahnya, Anis menegaskan, pejabat pemerintah tidak perlu takut karena anggaran PEN sudah ditetapkan melalui APBN.

Khusus terkait serapan klaster kesehatan yang masih minim, Anis juga berharap tidak akan berpengaruh buruk ke target vaksinasi dari Presiden yakni 70 persen pada akhir tahun.

"Kita doakan dan dukung target vaksinasi tercapai karena itu salah satu upaya kita untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian, mendorong terbentuknya herd immunity dan tentu saja meminimalkan dampak ekonomi dan sosial di masyarakat," pungkasnya.***