Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Bojonegoro Butuh Lebih dari Rp400 Miliar

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT) Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers virtual, Rabu (6/10/2021), mengungkap optimisme agenda penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 2024. Data kemiskinan ektrem sudah lengkap.

"Kebutuhan tiap warga miskin ekstrem juga telah diketahui, juga kantong-kantong kemiskinan untuk tiap rukun tetangga (RT) di desa-desa," kata Menteri Halim sebagaimana dikutip GoNEWS.co.

Mengutip berkas konferensi pers yang diterima GoNEWS.co, Rapat Terbatas mengenai Reformasi Sistem Perlindungan Sosial pada Selasa (5/1/2021) menetapkan, kemiskinan ekstrem sesuai arahan presiden diharapkan bisa jadi 0% pada 2024. Lalu pada Rapat Pleno Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem yang dipimpin Wakil Presiden sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Rabu (25/8/2021), sesuai arahan presiden agar penanganan kemiskinan ekstrem dimulai dari 7 provinsi, di 35 kabupaten/kota yang mewakili 20% jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional. Ketujuh provinsi itu meliputi:

1) Jawa Barat: Kabupaten Cianjur, Bandung, Kuningan, Indramayu, Karawang.

2) Jawa Tengah: Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang, Brebes.

3) Jawa Timur: Kabupaten Probolinggo, Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, Sumenep.

4) NTT: Kabupaten Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah, Manggarai Timur.

5) Maluku: Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram bagian Timur, Maluku Barat Daya.

6) Papua: Membramo Tengah, Jawawijaya, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Deiyai.

7) Papua Barat: Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambraw, Maybrat, Manokwari Selatan.

Lalu berapa anggaran yang dibutuhkan? Untuk Jawa Timur, satu kabupaten yakni Bojonegoro saja, kebutuhan anggarannya mencapai angka fantastis. Desa Ngeper di Kecamatan Padangan misalnya, butuh anggaran sebesar Rp1.720.950.000, belum lagi 14 desa lainnya di kecamatan tersebut.

Ada Desa Banjarejo dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp835.800.000, Desa Cendono dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp768.950.000, Desa Dengok dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp380.750.000, Desa Kedung dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp665.200.000, Desa Kuncen Rp1.165.300.000, Desa Ngasinan Rp1.026.300.000, Desa Ngradin Rp805.800.000, Desa Nguken Rp735.400.000, Desa Padangan Rp485.150.000, Desa Prangi Rp386.300.000, Desa Purworejo Rp1.419.050.000, Desa Sidorejo Rp656.750.000, Desa Sonorejo Rp793.800.000, Desa Tebon Rp724.000.000.

Berdasarkan rincian tersebut, total anggaran dibutuhkan di Kecamatan Padangan di Bojonegoro mencapai kisaran Rp12.569.500.000 berdasarkan kalkulasi GoNEWS.co. Sementara berkas konferensi pers Kemendes PDTT menyebut, kebutuhan anggaran untuk Kecamatan Padangan sebesar Rp10.444.550.000. Dalam dokumen itu juga tertulis, kebutuhan anggaran Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp404.708.500.000.

Kapusdatin Kemendes PDTT, Ivanovich Agusta mengatakan kepada GoNEWS.co, "Untuk kumulasi menggunakan data lengkap yang tidak diterakan di PPT (powerpoint),".***