JK Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024, Tidak Sesuai Konstitusi

JAKARTA - Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden RI kembali menyeruak. Hal ini setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong agar penyelenggaran Pemilu 2024 ditunda.

Menanggapi hal tersebut, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK mengaku tidak sepakat dengan usulan penundaan Pemilu 2024. Pasalnya penundaan Pemilu 2024 bertolak belakang dengan amanat konstitusi yang menyebutkan Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

"Pemilu diundur itu tidak sesuai konstitusi, Iya, tidak setuju," ujar JK kepada wartawan dikutip Selasa (1/3).

Karena itu, politikus senior Partai Golkar ini mengimbau kepada semua pihak agar bisa taat dan patuh terhadap konstitusi. Pasalnya jika aturan tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan kegaduhan. "Kalau kita tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut," katanya.

JK menuturkan, amanat konstitusi mengatur tentang pelaksanaan Pemilu dilakukan selama lima tahun sekali. Sehingga semua pihak agar bisa menjalankan pendoman tersebut. "Sebagai bangsa, sebagai rakyat kita taat konstitusi. Konstitusi mengatakan (Pemilu-Red) lima tahun, ya lima tahun," ungkapnya.

Diketahui, usulan Pemilu 2024 diundur menjadi isu nasional setelah Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyampaikannya beberapa waktu lalu.

Kemudian, beberapa tokoh politik lainnya menyatakan dukungan, salah satunya Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Kendati demikian juga tidak sedikit pihak-pihak yang menolak usulan tersebut dan berharap Pemilu serentak tetap dilaksanakan pada 2024.***