Blak-blakan IDI Klaim Tak Sepeserpun Terima Dana dari Pemerintah

JAKARTA - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menegaskan, tak pernah menerima dana dari pemerintah. Baik sifatnya tetap setiap tahunnya ataupun hibah. Seorang dokter senior yang juga pengurus IDI menegaskan, organisasi profesinya itu tak pernah sepeserpun menerima bantuan.

Oleh sebab itu, dia protes apabila ada anggota DPR RI yang mempersoalkan iuran anggota IDI setiap bulannya. "Kita ini kan lembaga nirlaba, tidak dibiayai oleh negara. Harusnya DPR memperjuangkan dong IDI dibiayai oleh negara, bukan malah mengotak atik iuran," katanya seperti dilansir GoNews.co dari Merdeka.com, Sabtu (09/4/2022) di Jakarta.

Dia mengakui iuran saban bulan yang dilakukan anggota IDI kurang untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Apalagi, tugas IDI selama ini membantu negara. "Iuran saja kurang untuk operasional. Jadi satu sisi, IDI melaksanakan tugas membantu negara, tapi di satu sisi negara tidak memberikan pembiayaan kepada IDI," imbuhnya kesal.

Dia membeberkan, IDI bertugas membina dan mengawasi praktik seluruh dokter di Indonesia. Bahkan IDI juga yang bertanggung jawab menjamin mutu dokter. "Itu kan tugas negara yang diserahkan kepada IDI kan?" jelas dia.

Menurut dia, berbeda dengan ormas lain yang mendapatkan dana dari negara setiap tahunnya. Tapi IDI tidak. Bahkan bantuan atau hibah pun tak dapat dari negara.
Sementara itu, Mantan Ketum PB IDI Daeng M Faqih menguatkan sumber merdeka.com. Menurut dia, selama IDI memang tak pernah menerima bantuan apapun dari negara. Dia menjelaskan, selama ini operasional IDI ditutup oleh iuran anggota. Itupun, hanya Rp15 Ribu tiap bulan. Iuran itu dibagi-bagi dengan keanggotaan IDI di daerah.

Daeng menjelaskan, dari 15 ribu dibagi 3:

1. IDI cabang 85% x15 ribu = Rp12. 750
2. IDI wilayah 10% x 15 ribu = Rp1.500
3. PB IDI 5% x 15 ribu = Rp750

"Dari 5 persen jatah PB IDI yang dibayarkan ke PB IDI rata-rata hanya 30 persen," kata Daeng.

Daeng tak punya data detil soal berapa jumlah anggota IDI di seluruh Indonesia. Menurut dia, yang memiliki data tersebut IDI daerah. "Jadi riilnya PB IDI dapatnya hanya 5% x 15 ribu x 30%. Kecil sekali," katanya.

Daeng mengakui IDI pernah meminta dana bantuan dari pemerintah. Namun dicueki. "Sepertinya pernah. Kalau tak salah 4 periode sebelum saya. Yang saya tahu tidak ada respon dari pemerintah," tegas Daeng.

Dari situ, IDI tak pernah lagi meminta dana dari pemerintah. Termasuk saat era kepemimpinan Daeng. Dia menegaskan, selama kepemimpinannya, IDI memilih untuk advokasi kesejahteraan dokter terkait nilai tarif kapitasi dan INA CBGs. "Karena kami pandang nilainya jauh di bawah nilai yang rasional dan ini hajat bagi nakes seluruhnya," jelas dia.***