DPR Minta Tim Pengendali Inflasi Kendalikan Harga Pangan

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo dalam suatu pernyatannya Rabu (3/8/2022) menegaskan, Tim Pengendalian Inflasi di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota harus bergotong-royong dalam mengendalikan harga pangan di seluruh wilayah Indonesia.

"Gerakan gotong-royong ini harus digaungkan baik antar-TPID kabupaten/kota maupun antar-TPID Provinsi," kata Andreas sebagaimana dikutip GoNEWS.co dari siaran parlemen.

Baca Juga: Temuan Beras Bansos Membusuk, DPR Minta Mekanisme Penyaluran Dievaluasi Total 

Baca Juga: Anggota DPR: 12 Ribuan Puskesmas Perlu Ditata 

Menurut Andreas, tugas TPID sekarang menjadi jauh lebih berat karena harus memitigasi daerah yang surplus dan defisit bahan pangan tertentu untuk kemudian dilakukan perdagangan domestik.

Politisi PDI-Perjuangan itu menyebutkan, ego kedaerahan harus ditanggalkan demi kepentingan nasional dalam rangka menekan laju inflasi. Selain itu, TPIP harus bisa menjadi 'dirigen' bagi orkestrasi di tingkat TPID Provinsi. Sedangkan TPID Provinsi harus secara nyata membangun sinergi dan kolaborasi antar-TPI kabupaten/kota. Karena itu, Andreas mengatakan, selain gotong royong, juga diambil langkah-langkah antisipasi melalui strategi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Baca Juga: DPR Siap Dukung Tumbuh Kembang Bisnis Mie Berbahan Singkong 

Baca Juga: Pemulihan Ekonomi Nasional On The Track, Praktisi Ekonomi: Tetap Waspadai Inflasi 

Strategi keterjangkauan harga dilakukan dengan pemanfaatan anggaran belanja pemerintah dalam rangka stabilisasi harga. "Strategi ketersediaan pasokan dilakukan melalui berbagai program dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan yang mudah diakses masyarakat. Implementasi paling sederhana adalah pemenuhan kebutuhan hortikultura secara mandiri skala rumah tangga akan berdampak pada penurunan tekanan permintaan di pasar yang pada akhirnya berkontribusi terhadap stabilitas harga," kata Andreas.

Selain persoalan ketersediaan pasokan, strategi kelancaran distribusi pasokan juga harus dilakukan dengan mendorong dilakukannya kerja sama antardaerah dalam rangka memenuhi pasokan komoditas pangan. "Salah satu implementasi strategi ini adalah digitalisasi pasar tradisional yang akan memperluas pasar dan memperpendek rantai distribusi sehingga menekan biaya," ujar legislator dapil Jawa Timur V itu.

Baca Juga: Ekonom: Indonesia Aman tapi Waspadai Laju Inflasi 

Baca Juga: Legislator PKB: Kebijakan Kemasan Pangan Harus Komprehensif Menjamin Kesehatan Rakyat 

Menurut Andreas hal yang tidak kalah penting adalah strategi dalam pengelolaan komunikasi yang efektif melalui pemanfaatan teknologi informasi. "Pertimbangan strategi komunikasi ini adalah untuk menangkal terjadinya informasi asimetris terhadap perkembangan harga di pasar. Keterikatan masyarakat terhadap media sosial saat ini bisa menjadi celah terjadinya disinformasi yang berpotensi menimbulkan gejolak harga," tambah Andreas.

BPS mencatat, Indeks Harga Konsumen (IHK) Juni 2022 mengalami inflasi 0,61 persen (month to month/mtm) sehingga inflasi tahunan menjadi 4,35 persen (yoy). Tingginya inflasi komponen volatile food disebabkan gejolak harga komoditas hortikultura seperti cabai, bawang merah dan telur ayam ras. Selain itu juga tingginya curah hujan di sentra hortikultura dan peningkatan harga pakan ternak menjadi picu inflasi kelompok.***