Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Hutang Rp4,5 Miliar ke Indonesia Arena, FFI Harus Pertanggung Jawabkan APBN Rp20 Miliar
Sepakbola
18 jam yang lalu
Hutang Rp4,5 Miliar ke Indonesia Arena, FFI Harus Pertanggung Jawabkan APBN Rp20 Miliar
2
Jelang Musim Hujan, Pemprov DKI Diminta Segera Benahi Drainase dan Pompa
Metropolitan
22 jam yang lalu
Jelang Musim Hujan, Pemprov DKI Diminta Segera Benahi Drainase dan Pompa
3
IPSI Harus Berbenah: Siapa Bertanggung Jawab Atas Keselamatan Atlet?
Non Olympic
17 jam yang lalu
IPSI Harus Berbenah: Siapa Bertanggung Jawab Atas Keselamatan Atlet?
4
IYS 2026, Ajang Membangun Fondasi dan Solusi Masa Depan Indonesia
Kemenpora
19 jam yang lalu
IYS 2026, Ajang Membangun Fondasi dan Solusi Masa Depan Indonesia
5
Kemenperin Catat Indeks Industri Makanan Capai Rekor Tertinggi pada Oktober 2026 Berkat Pesanan Ekspor
Ekonomi
24 jam yang lalu
Kemenperin Catat Indeks Industri Makanan Capai Rekor Tertinggi pada Oktober 2026 Berkat Pesanan Ekspor
6
Demi Amankan Poin Hadapi Persija, Persita Lakukan Persiapan Matang
Sepakbola
15 jam yang lalu
Demi Amankan Poin Hadapi Persija, Persita Lakukan Persiapan Matang
Home  /  Berita  /  Nasional

PKS Dorong Penyaluran BLT BBM untuk Ojol Libatkan Perusahaan

PKS Dorong Penyaluran BLT BBM untuk Ojol Libatkan Perusahaan
Ilustrasi BBM. (foto: ist./dailytrust)
Rabu, 05 Oktober 2022 12:45 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto dalam siaran parlemen yang dibaca Rabu (5/10/2022), meminta distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi pengemudi ojek online (ojol) melibatkan perusahaan Ojol terkait.

"Sebaiknya memang Pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM untuk para pengemudi ojol (ojek on line) secara khusus melalui pengusaha aplikasi agar tepat sasaran," ujar Mulyanto sebagaimana dikutip GoNEWS.co.

Baca Juga: Segini Capaian Penyaluran BLT BBM dan BSU 

Baca Juga: Kata BPK dan BPKP soal Subsidi BBM dan Bansos 

Sebelumnya, Mulyanto menerima keluhan dari komunitas ojol SPEED bahwa anggota mereka banyak yang tidak menerima bantuan BLT dari Pemerintah karena berbagai alasan seperti soal KTP domisili, keterbatasan kuota atau tidak terdaftar, dan lain-lain.

"Pemerintah harus secara serius memperhatikan soal-soal ini. Jangan sampai masyarakat semakin menderita. Padahal dampak pandemi Covid-19 belum hilang benar. Kini kenaikan harga BBM bersubsidi telah memicu kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat yang membuat kehidupan mereka semakin berat," jelas Politisi Fraksi PKS ini.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Ekonomi, Nasional, Kriminal, DKI Jakarta
wwwwww