DPR Minta Presiden Meninjau Ulang Keberadaan BRIN

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak Presiden Joko Widodo untuk meninjau ulang kelembagaan BRIN yang sentralistik seperti sekarang ini.

Ia menilai format kelembagaan BRIN yang menggabungkan seluruh tugas dan fungsi riset kementerian dan lembaga tidak berhasil. BRIN yang diharapkan dapat mensinergikan kelembagaan riset dan teknologi, yang berujung pada peningkatan kinerja invensi dan inovasi, ternyata sampai hari ini belum menghasilkan apa-apa.

"Harus diakui, integrasi kelembagaan Iptek yang dimaknai dengan peleburan seluruh lembaga litbang ke dalam BRIN, satu lembaga superbody yang sentralistik, menuai banyak pertentangan. Kalau tidak ingin dikatakan gagal," ujar Mulyanto, Jumat (10/2/2023).

"Alih-alih terjadi proses konsolidasi yang menyeluruh, yang muncul malah kondisi transisional yang berkepanjangan baik dari aspek SDM, organisasi, pendanaan dan anggaran riset, perencanaan program, peralatan dan ruang laboratorium, infrastruktur riset, aset, bahkan kursi dan ruang kerja (co-working space). Ini disebabkan, karena sejak awal proses pembentukan kelembagaan BRIN betele-tele, menuai kontroversial, penuh resiko, menimbulkan banyak korban dan inkonstitusional," jelas Mulyanto.

Mulyanto mendorong Presiden Joko Widodo dan Ketua Dewan Pengarah BRIN harus bersikap cepat. Sebab proses penggabungan lembaga riset ini mulai menelan korban yang tidak sedikit. Dan kalau masalah ini terus dibiarkan bisa membuat kegiatan riset nasional kacau balau.

"Belum lama ini kita dengar kisah tragis ratusan tenaga terampil dari kapal Baruna Jaya yang baru saja bersandar usai misi pelayaran langsung di PHK," urainya.

Begitu juga para ahli yang tengah mengembangkan vaksin Covid-19 di LBM Eijkman diberhentikan dan laboratoroumnya dipindah paksa. Hari ini kata Dia, laboratorium LAPAN di Pasuruan, Jawa Timur ditutup. Maka Tak kurang menuai protes NASA.

"Kalau kejadian ini terus berlangsung lama-lama Indonesia kekurangan peneliti dan periset yang sangat dibutuhkan. Mau sampai kapan Pemerintah membiarkan peristiwa ini terjadi," tegasnya.***