Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jika Presiden Diduga Disadap Ilegal, SGY Pertanyakan Perlindungan Privasi Rakyat
Hukum
23 jam yang lalu
Jika Presiden Diduga Disadap Ilegal, SGY Pertanyakan Perlindungan Privasi Rakyat
2
Mantan Presiden SBY Soroti Penyadapan Prabowo Subianto, Tiga Jenderal Polisi Resmi Ditahan
Umum
24 jam yang lalu
Mantan Presiden SBY Soroti Penyadapan Prabowo Subianto, Tiga Jenderal Polisi Resmi Ditahan
3
KJP Plus dan KJMU Mulai Cair 3 November, Total Anggaran Capai Rp164,67 Miliar
Metropolitan
19 jam yang lalu
KJP Plus dan KJMU Mulai Cair 3 November, Total Anggaran Capai Rp164,67 Miliar
4
Asael dan Sashenka Buktikan Atlet Muda Indonesia Berpotensi Bersaing di Panggung Dunia
Olympic
20 jam yang lalu
Asael dan Sashenka Buktikan Atlet Muda Indonesia Berpotensi Bersaing di Panggung Dunia
5
PP FTI Prihatin dan Kecewa Triathlon Tak Dipertandingkan di SEA Games 2027
SEA Games
18 jam yang lalu
PP FTI Prihatin dan Kecewa Triathlon Tak Dipertandingkan di SEA Games 2027
6
NOC Indonesia Cermati Sejumlah Cabor Unggulan Tak Dipertandingkan di SEA Games 2027
SEA Games
19 jam yang lalu
NOC Indonesia Cermati Sejumlah Cabor Unggulan Tak Dipertandingkan di SEA Games 2027
Home  /  Berita  /  Non Olympic

Kejanggalan Hukuman Komdis PSSI, Budi Setiawan: Silahkan Masuk Satgas Anti Mafia Bola Polri

Kejanggalan Hukuman Komdis PSSI, Budi Setiawan: Silahkan Masuk Satgas Anti Mafia Bola Polri
Satgas Anti Mafia Bola saat mengawasi pertandingan. (Ist)
Rabu, 14 Agustus 2024 14:46 WIB
Penulis: Azhari Nasution
JAKARTA - Keputusan Komisi Disiplin PSSI terkait pemberian hukuman PSS Sleman bukan saja ada kejanggalan tetapi menimbulkan kecurigaan. Kata Founder Football Institute Budi Setiawan, kejanggalan dan kecuriagan itu bisa menjadi pintu masuk bagi Komite Etik PSSI dan Satgas Mafia Anti Bola Polri.

"Komite Etik PSSI sudah bisa masuk dan memeriksa personil Komdis PSSI utamanya dalam kasus PSS Sleman. Karena, komdis telah melenceng dari fungsi khitohnya dari menjaga integritas sepakbola menjadi pelindung mafia bola dan kejahatan match fixing," kata Budi Setiawan di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

"Silahkan juga Satgas Anti Mafia Bola Polri dengan melibatkan PPATK untuk melakukan integrity cross check apakah ada dana siluman yang mengalir kepada personil Komdis PSSI untuk mempengaruhi putusan. Baik itu di sebelum/menjelang, pada saat dan seusai sidang komdis untuk putusan PSS Sleman," tambahnya.

Hukuman PSS Sleman yang hanya pemotongan 3 poin dan denda senilai Rp15 juta, kata Budi, sudah jelas menimbulkan tanda tanya besar. Karena, kode disiplin sangat jelas menetapkan bahwa hukuman bagi badan (klub) yang melakukan match fixing hukumannya adalah degradasi.

Keputusan Komdis PSSI ini, kata Budi, diluar kewajaran dan penuh dengan kejanggalan. Seolah-olah ada kekuatan besar di balik keputusan ini yang mengendalikan Komdis PSSI.
Hal ini terlihat dari proses hukuman yang hampir setahun. Padahal, Satgas Anti Mafia Bola Polri telah menetapkan beberapa tersangka dari PSS Sleman dan perangkat pertandingan sejak September 2023, lalu kemudian disusul putusan Pengadilan Negeri (PN) Sleman yang menyatakan para tersangka bersalah bulan Maret 2024.

"Begitu banyak waktu dan momentum bagi komdis untuk menyidangkan kasus PSS Sleman. Tapi, Komdis PSSI lebih memilih memutuskannya pada menit-menit menjelang kick off Liga 1 musim 2024/2025 dimulai. Jadi memang ada indikasi untuk mengulur waktu memutus perkara, dan hasilnya adalah ini hukuman untuk PSS Sleman," tandasnya. ***

wwwwww