Pemprov DKI Paparkan Pencapaian di Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024

 

Marullah mengatakan, indikator pembangunan telah mencerminkan kinerja Jakarta menuju arah yang positif. Hal itu tidak terlepas dari koordinasi, inovasi, dan sinergi Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Pusat untuk berkomitmen dalam memberikan pelayanan publik, serta kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

 

"Tadi saya menyampaikan beberapa gambaran yang kita lakukan, terutama di era 2024 ini ada beberapa penjabat gubernur. Ada tiga aspek yang kita tekankan, pertama, tentang kesejahteraan masyarakat, kemudian layanan publik, dan daya saing," ujarnya, Rabu (4/12).

 

Marullah memaparkan, pada aspek Kesejahteraan Masyarakat, secara keseluruhan menunjukkan perbaikan yang signifikan. Tingkat Kemiskinan Ekstrem mengalami penurunan dan mencapai angka 0,35 persen pada 2024, serta ketepatan dalam intervensi program, baik secara spesifik maupun sensitif. Penurunan pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), saat ini berada pada 6,21 persen, seiring penciptaan lapangan kerja yang berkontrubusi terhadap tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Jakarta.

 

"Kemudian pada aspek Pelayanan Publik, Jakarta menunjukkan pencapaian luar biasa dengan Angka Harapan Hidup (AHH) yang tinggi, prevalensi stunting yang rendah, serta tingkat kepuasan masyarakat yang sangat baik terhadap pelayanan publik," terangnya.

 

Marullah menjelaskan, Jakarta juga berhasil menunjukkan kemajuan dalam aspek Daya Saing Daerah melalui pengendalian inflasi yang menurun menjadi 1,58 persen pada Triwulan III (TW-III) 2024. Menurutnya, peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang positif juga mencerminkan iklim ekonomi yang kondusif dan prospektif bagi perkembangan daerah ke depan. 

 

"Jakarta tidak hanya melayani 11,3 juta penduduknya, tetapi juga bertanggung jawab melayani siapa saja yang masuk ke kota ini. Maka itu, kita harus siapkan fasilitas dan semua kebutuhannya. Harapannya, ketika Jakarta menjadi kota global, kita sudah siap," pungkasnya.

 

Adapun anggota dewan juri yang terlibat dalam proses penilaian ini, yaitu Bobby Hamzar Rafinus, Wakil Ketua Ombudsman RI; Imelda, Plh. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPD) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI; Siti Zuhro, Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Arif Zulkifli, Direktur Utama Tempo Media Group; dan Philipus Parera, Direktur Pusat Data Analisis TEMPO.***