Ghozi Zulazmi: Masukan DPRD Wajib Jadi Acuan Pembangunan Jakarta

 

"Masukan yang kami bawa dari masyarakat bukan aksesori. Itu bagian dari kebutuhan riil yang harus dijadikan pijakan utama, bukan sekadar pelengkap dari rencana pemerintah," kata Ghozi, melalui keterangan tertulis, Senin (26/5).

 

Ghozi memastikan, partisipasi Legislatif dalam perencanaan pembangunan harus diperkuat. Usulan masyarakat yang dibawa oleh DPRD bukan hanya relevan, tapi wajib menjadi acuan utama dalam menentukan prioritas pembangunan Jakarta.

 

Dalam Forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Ghozi menyampaikan adanya desakan atas Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk pemakaman dan pertamanan di kawasan padat penduduk.

 

Ia mencontohkan sejumlah wilayah padat penduduk tersebut di antaranya, RW 03 dan RW 04, Kelurahan Tambora; RW 03, Kelurahan Palmeriam; serta RW 04 dan RW 07, Kelurahan Cakung Barat. 

 

"Saya ingin pemanfaatan lahan di sekitar fasilitas publik seperti RSUD, rumah susun, dan GOR harus dioptimalkan sebagai RTH yang layak," terangnya.

 

Ghozi juga mengkritisi kondisi taman yang telah dibangun di RW 04, Kelurahan Cakung Barat karena belum lengkap dengan lampu penerangan yang menyala, rumput rusak, serta pagar yang baru dibangun pada tahun ini.

 

"Penataan terpadu penting dilakukan di kawasan permukiman padat penduduk," ungkapnya.

 

Politisi muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan, keberadaan fasilitas publik yang beragam di satu lokasi harus dikelola melalui pendekatan lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dan lahan.

 

"Terpenting adalah jangan ada ego sektoral. Semua harus bisa dikelola dengan baik untuk memberikan kemanfaatan kepada warga," ucapnya.

 

Ia menambahkan, penanganan saluran mikro berdiameter kurang dari 60 sentimeter di kawasan perkampungan saat ini juga masih minim. 

 

"Dinas Sumber Daya Air (SDA) belum memiliki peralatan dan tenaga yang cukup untuk menangani persoalan tersebut secara menyeluruh," ujarnya.

 

Ia meminta agar pemerintah memperjelas pembagian tanggung jawab antara Dinas SDA dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Terlebih, alokasi anggaran untuk penataan kawasan kumuh masih sangat terbatas, yakni sekitar Rp50-70 miliar.

 

Ghozi juga menyoroti mengenai program normalisasi Kali Ciliwung. Ia menyambut baik rencana anggaran sebesar Rp30 miliar untuk pembebasan lahan. Namun, belum tuntasnya pembayaran atas lahan yang telah digunakan sejak tahun 2024 perlu dievakuasi.

 

"Saya meminta kepastian hukum dan administratif agar proyek strategis ini tidak menimbulkan konflik di kemudian hari," imbuhnya.

 

Terkait optimalisasi pengendalian banjir, Ghozi mengusulkan perlunya revitalisasi rumah pompa di sejumlah lokasi rawan, seperti Kampung Muara, Tugu Utara, dan Jalan Jadalan, serta di wilayah Jakarta Timur seperti Karya Raya, Jalan Taiman, dan kawasan Jakarta Garden City (JGC). 

 

"Saat ini dari enam pompa di JGC hanya tiga yang berfungsi dan asetnya belum sepenuhnya diserahkan ke pemerintah. Koordinasi antara pemerintah dan pengembang harus diperkuat agar infrastruktur penanggulangan banjir benar-benar berjalan," jelasnya.

 

Ghozi menyebut, perbaikan saluran di RW 06, Kelurahan Cakung Barat yang berada dalam kawasan militer juga perlu mendapatkan perhatian agar tidak ada kendala.

 

"Meski sudah dianggarkan, progres pekerjaan belum optimal. Ini perlu perhatian serius dari Pemprov DKI Jakarta agar pengerjaannya tidak berhenti pada tataran administratif semata," paparnya.

 

Ia menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan pemberdayaan di rumah susun (rusun), seperti pelatihan keterampilan, literasi, dan sentra baca. Ia mendorong agar pengelolaan rusun dilakukan lebih profesional, dengan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar unit-unit rusun dapat mandiri secara finansial. 

 

"Perlu perbaikan infrastruktur dan peningkatan kinerja unit pengelola (UPRS dan UPS) yang dinilai belum maksimal," pungkas Ghozi. ***