Makassar Siap Saingi Tanjung Priok, Pemerintah Bangun Jalur Ekspor Langsung dari Timur

JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan Pelabuhan Makassar di Sulawesi Selatan sebagai pusat (hub) ekspor-impor nasional untuk kawasan timur Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat distribusi barang dan menekan biaya logistik yang selama ini membebani pelaku usaha akibat jalur pengiriman berputar melalui Jakarta atau Surabaya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Antoni Arif Priadi, mengatakan bahwa Makassar sudah memiliki kapasitas penanganan hingga 2 juta TEUs per tahun dan kini siap menangani ekspor langsung ke negara tujuan seperti China tanpa perlu transit di pelabuhan besar di Jawa.

"Makassar selama ini menjadi jalur pengumpul, padahal dengan kapasitas yang ada, seharusnya bisa langsung ekspor tanpa singgah dulu di Jakarta atau Surabaya. Ini yang kita ubah," ujar Antoni dalam konferensi pers usai pembukaan Indonesia Maritime Week 2025 di Jakarta, Senin.

Menurutnya, distribusi logistik dari wilayah timur selama ini tidak efisien karena harus menempuh jalur panjang, membuat biaya tinggi dan waktu pengiriman menjadi lambat. Dengan menjadikan Makassar sebagai hub, biaya pengiriman dapat ditekan signifikan.

“Kalau distribusinya bisa langsung dari Makassar, waktu tempuh lebih cepat, biaya juga pasti turun. Ini akan mendongkrak daya saing produk timur Indonesia,” jelas Antoni.

Namun, ia mengisyaratkan bahwa rencana ini belum akan diumumkan secara masif demi menjaga strategi nasional dari kemungkinan manuver kompetitor.

“Targetnya sudah jalan, tapi tidak perlu disuarakan terlalu kencang. Kalau ramai-ramai, nanti strategi ekspor-impor kita malah dipelajari dan disiasati oleh pihak lain,” ungkapnya.

Di saat yang sama, pemerintah juga menetapkan Pelabuhan Benoa di Bali sebagai Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang akan melayani kapal-kapal pesiar bertaraf internasional. Fasilitas pelabuhan tersebut kini sedang dikembangkan agar menjadi pintu gerbang wisata bahari kelas dunia.

"Kapal pesiar sudah mulai masuk ke Benoa dan fasilitasnya sudah sesuai standar internasional. Sekarang kita kembangkan lebih lanjut," tutur Antoni.

Ketua DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA), Carmelita Hartoto, menyambut baik arah kebijakan ini. Ia menilai pemerintahan saat ini telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengembangkan industri maritim nasional.

“Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, industri maritim Indonesia mengalami kemajuan. Pemerintah menempatkan infrastruktur maritim sebagai prioritas, mendorong skema KPBU, serta memperkuat kerja regulator dan sektor investasi,” kata Carmelita.

Pemerintah saat ini menghadapi tantangan besar dalam membangun ekosistem logistik yang efisien, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan ekspor global. Pertanyaannya: mampukah Pelabuhan Makassar benar-benar mengambil peran strategis dari Tanjung Priok? (ant)