Bendera One Piece Ramai Dikibarkan, DPR: Jangan Sampai Jadi Simbol Perpecahan

JAKARTA – Penggunaan bendera jolly roger dari manga One Piece dalam rangkaian peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia memicu beragam tanggapan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan tidak mempersoalkan simbol tersebut selama tidak disalahgunakan.

"Benderanya itu kan banyak yang suka, banyak yang menyenangi. Itu benderanya yang ada," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Namun ia mengingatkan, jika simbol tersebut digunakan oleh pihak tertentu untuk menyampaikan pesan yang bersifat memecah belah, maka perlu diwaspadai. "Kreativitas itu sah, tapi kalau digunakan untuk memecah belah bangsa, itu yang kita sayangkan," jelasnya.

Dasco juga mengungkap bahwa pihak intelijen telah memberi sinyal adanya potensi gerakan bawah tanah yang mencoba memanfaatkan simbol budaya populer ini sebagai bentuk provokasi.

"Ada masukan dari intelijen bahwa memang ada upaya mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa lewat simbol seperti ini," tambahnya.

Kontroversi bermula dari ajakan di media sosial untuk mengibarkan bendera bajak laut Topi Jerami pada Agustus ini sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah. Gerakan ini menjadi viral di TikTok dan Instagram, disertai narasi perlawanan terhadap ketidakadilan.

Unggahan akun @aliansimahasiswapenggugat dengan slogan "Darurat Tenryubito" memperkuat sentimen tersebut, mengasosiasikan pemerintah dengan karakter antagonis dalam One Piece yang dikenal sebagai penindas rakyat kecil.

Di lapangan, efek gerakan ini mulai terasa. Riki Hidayat, warga Kebayoran, Jakarta Selatan, mengaku akan mengibarkan bendera jolly roger di rumahnya. Ia menyebut tindakan itu sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap penurunan kualitas demokrasi.

"Sudah tiga tahun saya pasang bendera setengah tiang tiap 17 Agustus. Tahun ini pakai bendera One Piece, karena terinspirasi dari aksi di media sosial," ujarnya.

Wakil rakyat dan pemerintah diimbau untuk merespons fenomena ini secara bijak, dengan tetap menghormati ruang ekspresi publik namun tanpa membiarkan upaya penyusupan provokatif yang merusak persatuan bangsa. ***