Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Menpora Erick Dorong RUU Kepemudaan Lahirkan Solusi Nyata
Kemenpora
19 jam yang lalu
Menpora Erick Dorong RUU Kepemudaan Lahirkan Solusi Nyata
2
Tolak Usul Luhut, Mulyanto Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara
Nasional
14 jam yang lalu
Tolak Usul Luhut, Mulyanto Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara
3
Meninggalnya Syabilla Rizkia, Menpora Erick Minta Evaluasi Menyeluruh Keselamatan Atlet
Kemenpora
18 jam yang lalu
Meninggalnya Syabilla Rizkia, Menpora Erick Minta Evaluasi Menyeluruh Keselamatan Atlet
4
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
Metropolitan
15 jam yang lalu
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
5
Pemprov DKI Perketat Syarat Penerima Bantuan Iuran JKN, Prioritaskan Desil 1-5
Metropolitan
18 jam yang lalu
Pemprov DKI Perketat Syarat Penerima Bantuan Iuran JKN, Prioritaskan Desil 1-5
6
Egy Maulana Vikri Bertekad Pertahankan Performa Terbaik Saat Libur
Sepakbola
13 jam yang lalu
Egy Maulana Vikri Bertekad Pertahankan Performa Terbaik Saat Libur
Home  /  Berita  /  Nasional

Pemerintah Minta Platform Digital Hentikan Konten Palsu Demo DPR

Pemerintah Minta Platform Digital Hentikan Konten Palsu Demo DPR
Angga Raka Prabowo (Adi Fida Rahman/detikINET)
Rabu, 27 Agustus 2025 07:10 WIB
JAKARTA – Maraknya konten ricuh saat aksi demonstrasi di Gedung DPR RI, 25 Agustus 2025, mendapat perhatian serius dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka Prabowo. Ia menilai banyak siaran langsung (live streaming) maupun unggahan di media sosial tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi nyata di lapangan.

“Konten provokatif yang tidak real ini bisa memecah belah dan merusak sendi demokrasi. Aspirasi masyarakat jadi bias ketika dipelintir oleh disinformasi,” tegas Angga di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Menurutnya, platform digital seharusnya sudah memiliki sistem untuk mendeteksi konten buatan Artificial Intelligence (AI). Jika terbukti palsu, konten tersebut harus segera dihapus agar tidak memicu keresahan. “Kita bukan ingin membungkam kebebasan berekspresi, tapi mencegah masyarakat terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan,” jelasnya.

Pemerintah pun langsung berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan media sosial. Angga mengaku telah berkomunikasi dengan TikTok Asia Pasifik, TikTok Indonesia, serta Meta Indonesia untuk membahas fenomena ini. “Kami minta mereka hadir dan berdiskusi, agar ada langkah nyata menghentikan penyebaran konten palsu,” tambahnya.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem digital yang sehat dan mencegah disinformasi semakin mengganggu ruang demokrasi di Indonesia. ***

Editor:Hermanto Ansam
Sumber:detik.com
Kategori:Nasional
wwwwww