Lonjakan Harga Beras, Pemerintah Siapkan Intervensi Lewat Beras SPHP

JAKARTA – Pemerintah pusat kembali mengerahkan cadangan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menahan laju kenaikan harga yang kini terjadi di 214 kabupaten/kota. Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah (pemda) segera menyalurkan beras SPHP agar intervensi pasar berjalan efektif.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya pemda menjadi garda terdepan dalam pengendalian harga pangan.

"Ini saatnya kita memanfaatkan beras cadangan pemerintah yang ada di Bulog untuk menjaga kestabilan harga," katanya saat rapat koordinasi virtual bersama kepala daerah, Kamis (4/9/2025). 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), beras masih menjadi penyumbang utama inflasi. Bahkan dalam sepekan terakhir, jumlah daerah yang terdampak kenaikan harga melonjak dari 200 menjadi 214 wilayah. 

Untuk menekan inflasi, pemerintah menugaskan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Bulog mempercepat distribusi beras SPHP lewat operasi pasar. Tito menegaskan, distribusi ini harus diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. 

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, optimistis operasi pasar akan memberi hasil positif bila dijalankan konsisten.

"Kalau langkah ini bergerak satu bulan saja sudah terasa, apalagi kalau berlangsung hingga Desember," ucapnya. 

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyebut pihaknya menargetkan 1,3 juta ton beras SPHP dapat digelontorkan hingga akhir 2025. Seluruh jajaran Bulog di daerah sudah diperintahkan menjaga pasokan dan melayani permintaan dari pemda hingga ke tingkat kecamatan.

"Kami pastikan distribusi berjalan lancar di seluruh wilayah," ungkapnya.

Rapat koordinasi tersebut juga diikuti Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, bersama jajaran pemerintah daerah dari 214 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. ***