Yusril Kritik DPR Dikuasai Oligarki, Dorong Partai Terapkan Merit System

JAKARTA – Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan perlunya reformasi politik menyeluruh untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia. Menurutnya, parlemen saat ini terlalu banyak diisi oleh figur yang muncul dari jalur selebritas, dinasti politik, maupun dukungan oligarki.

“Sulit mengharapkan DPR yang berkualitas dengan sistem seperti sekarang. Banyak anggota ditempatkan di komisi tanpa memahami bidangnya, bahkan ada yang malas belajar,” kata Yusril dalam perbincangan di kanal Akbar Faizal Uncensored, Kamis (11/9/2025).

Yusril menyoroti riset lembaga independen yang menunjukkan 99 persen anggota DPR berasal dari praktik oligarki dan dinasti politik. “Kalau bukan istri bupati, anak gubernur, ya kerabat pejabat. Ada juga yang masuk karena dibiayai oligarki demi mengamankan kepentingan mereka,” ujarnya.

Sebagai solusi, Yusril mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Partai Politik. Ia menekankan agar pencalonan anggota legislatif berbasis merit system, bukan popularitas atau uang. Standar minimal, kata Yusril, harus diberlakukan, termasuk latar belakang pendidikan.

“Partai harus kembali demokratis dan transparan. Seleksi caleg jangan hanya berdasarkan ketenaran atau modal finansial. Yang kita butuhkan adalah negarawan, bukan politisi instan,” tegasnya.

Ia juga menilai perlu ada skema pembiayaan partai oleh negara dengan audit ketat oleh BPK dan KPK. Menurut Yusril, kebijakan ini bisa menekan praktik politik uang dan mencegah anggota DPR menggunakan jabatannya untuk “balik modal”.

Namun ia mengakui, inisiatif revisi undang-undang politik sulit lahir dari DPR sendiri. Karena itu, Yusril menilai Presiden Prabowo Subianto harus turun tangan. “Kalau presiden tegas memimpin, reformasi politik bisa menjadi warisan besar bagi bangsa,” katanya.

Reformasi ini semakin relevan setelah Mahkamah Konstitusi menghapus presidential threshold 20 persen, membuka peluang lebih banyak calon presiden bersaing. “Sistem lama yang menutup ruang rakyat sudah tidak bisa dipertahankan. Reformasi politik adalah jalan memperkuat demokrasi kita,” pungkasnya. ***