Kisruh Tak Terbendung, Muktamar X PPP Melahirkan Dua Versi Kepemimpinan

JAKARTA – Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025), berakhir dengan drama politik yang memecah partai berlambang Ka’bah itu. Bukan menyatukan barisan, forum justru menghasilkan dua ketua umum: Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto.

Sejak awal forum, tensi tinggi terlihat jelas. Saat Mardiono menyampaikan pidato pembukaan sebagai Plt Ketua Umum, terdengar teriakan berlawanan: sebagian meminta “lanjutkan,” sementara sebagian lain menyerukan “ketua baru.” Ketegangan pun berujung kericuhan di luar ruang sidang dengan adu mulut, saling dorong, hingga kursi melayang. 

Situasi itu dijadikan dasar Mardiono untuk mempercepat jalannya muktamar. Dengan aklamasi yang dipimpin Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, ia ditetapkan sebagai ketua umum. “Ini kondisi darurat, dan 80 persen suara setuju percepatan,” kata Mardiono.

Namun, kubu Agus Suparmanto tak tinggal diam. Mereka menuding proses aklamasi dipimpin pihak yang tidak netral. Kelompok ini lalu menggelar sidang terpisah, menolak laporan pertanggungjawaban Mardiono, dan mengangkat Agus sebagai ketua umum periode 2025–2030. 

Andi Surya Wijaya, Ketua Bidang Hukum PPP, menegaskan aklamasi Mardiono sah secara hukum. Sebaliknya, Sekretaris Steering Committee kubu Agus, Rusman Yakob, menyebut langkah mereka sesuai mekanisme. “Aklamasi Agus konstitusional, tidak menyalahi AD/ART,” katanya saat acara tasyakuran di Discovery Ancol.

Kini PPP kembali menghadapi ujian serius. Dua kubu sama-sama mengklaim kepemimpinan sah, sementara publik dan kader menanti arah penyelesaian konflik yang bisa menentukan masa depan partai di panggung politik nasional. ***