Fakta Indonesia Tolak Wacana Kenaikan Tarif Transjakarta
 |
| Ketua FAKTA Indonesia, Ari Subagyo Wibowo. (Ist) |
Jum'at, 10 Oktober 2025 16:44 WIB
Penulis: Azhari Nasution
Penulis: Azhari Nasution
JAKARTA- Wacana penyesuaian tarif Transjakarta yang disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Perkumpulan Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia yang menilai rencana tersebut tidak disertai dengan keterbukaan anggaran yang memadai.
Ketua Fakta Indonesia, Ari Subagyo Wibowo menilai, alasan kenaikan tarif Transjakarta karena adanya pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat tidak dapat dijadikan pembenaran.
Menurutnya, justru muncul dugaan bahwa wacana tersebut berpotensi menambah porsi subsidi kepada PT Transjakarta tanpa disertai transparansi penggunaan dana.
"Pernyataan Kadishub hanya didasarkan pada tarif konsumen, tanpa mengungkap besaran subsidi dari APBD secara terbuka. Ini perlu dijelaskan ke publik," tegas Ari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/10/2025).
Ari menjelaskan, tarif Transjakarta yang telah berlaku sejak tahun 2005 sebesar Rp 3.500 seharusnya tidak menjadi alasan utama untuk dinaikkan. Sebab, kondisi ekonomi masyarakat Jakarta saat ini sedang tertekan oleh tingginya biaya hidup dan transportasi.
"Kenaikan tarif bukan solusi. Justru akan menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit," cetusnya.
Ari menyampaikan, Fakta Indonesia juga mendesak agar PT Transjakarta mencari sumber pendanaan alternatif di luar pendapatan tiket penumpang.
Ia menyebut ada banyak peluang melalui skema Non-Fare Box Revenue seperti iklan di bus dan halte, penyewaan aset, hingga program naming rights halte.
"BUMD harus lebih kreatif dan inovatif dalam mencari pendanaan. Jangan terus mengandalkan tarif penumpang," paparnya.
Selain itu, lanjut Ari, Fakta Indonesia juga menyoroti ketertutupan data pendapatan dari denda pelanggaran operator yang selama ini masuk ke PT Transjakarta. Ari meminta agar data tersebut dibuka ke publik sebagai bagian dari akuntabilitas pengelolaan dana transportasi.
"Pendapatan hasil denda operator juga harus dibuka ke publik. Ini bentuk pertanggungjawaban transparansi," bebernya.
Ari memastikan, Fakta Indonesia menegaskan penolakannya terhadap wacana kenaikan tarif dan meminta agar kebijakan transportasi publik di Jakarta berorientasi pada layanan publik dan efisiensi, bukan sekadar menutupi kekurangan subsidi.
Ari meminta agar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dapat memperkuat transparansi dan efisiensi BUMD transportasi, terutama PT Transjakarta agar tidak membebani warga.
"Kami mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta dalam pengawasan anggaran. Namun, kami mendesak agar tidak ada kenaikan tarif sebelum ada audit dan keterbukaan penuh soal keuangan Transjakarta," pungkas Ari. ***
| Kategori | : | Badminton, Korporasi, DKI Jakarta |
