Menkeu Purbaya Tegaskan Utang Kereta Cepat Bukan Urusan APBN

JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Ia menyebut tanggung jawab pembayaran utang sepenuhnya berada di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia yang menaungi proyek tersebut.

“Utang KCIC dibiayai APBN, saya belum dihubungi soal itu. Nanti kalau ada pembahasan resmi, saya akan sampaikan perkembangannya,” ujar Purbaya dalam Media Gathering Kementerian Keuangan 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Menurut Purbaya, hingga kini belum ada pembahasan formal di Kementerian Keuangan terkait usulan agar sebagian utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ditanggung oleh negara. Ia menilai Danantara memiliki kekuatan finansial untuk menyelesaikan masalah itu tanpa harus melibatkan APBN.

“Kalau di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen dan dividen sendiri. Pendapatan tahunan mereka bisa mencapai Rp80 triliun atau lebih,” ungkapnya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh terus-menerus menanggung beban keuangan dari proyek yang bersifat komersial. Purbaya menilai, proyek seperti Whoosh harus dikelola secara mandiri sesuai dengan prinsip bisnis, bukan dengan dana publik.

“Harusnya mereka kelola dari situ, jangan minta ke APBN lagi. Karena kalau terus begitu, nanti semua kembali ke pemerintah, termasuk dividennya. Padahal, ini kan sudah dipisahkan antara sektor swasta dan pemerintah,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Purbaya mengingatkan pentingnya pemisahan tanggung jawab antara proyek pemerintah dan korporasi. Ia menilai praktik pembiayaan yang kabur batasnya bisa merugikan keuangan negara.

“Jangan kalau untung disebut swasta, tapi kalau rugi dilempar ke pemerintah. Itu yang harus dihindari,” tegasnya.

Sebelumnya, BPI Danantara menyiapkan dua opsi untuk menuntaskan utang proyek kereta cepat yang kini menekan neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Dua opsi tersebut adalah penyertaan modal tambahan kepada KAI atau penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.

Sebagai informasi, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung dijalankan oleh PT KCIC, perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan mitra China. Sekitar 75 persen pembiayaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank, sedangkan sisanya ditanggung pemegang saham seperti KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga. ***