Proyek KCIC Berlanjut, Pemerintah Rancang Pembiayaan Alternatif Non-APBN

JAKARTA – Pemerintah tengah merancang skema pembayaran utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini merupakan bagian dari strategi menjaga stabilitas fiskal di tengah upaya menjaga keberlanjutan proyek strategis nasional.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan pembahasan mengenai solusi pembiayaan telah dilakukan lintas kementerian. “Beberapa waktu lalu sudah dibicarakan untuk mencari skema agar beban keuangan proyek ini tidak membebani APBN,” ujarnya seusai menghadiri rapat kabinet di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Minggu (12/10/2025) malam.

Prasetyo menegaskan, proyek Whoosh tetap menjadi prioritas karena terbukti membantu mobilitas masyarakat dan mendukung konektivitas antarwilayah. “Whoosh telah menjadi moda transportasi yang efisien dan bermanfaat. Ke depan, kami juga ingin mengembangkan rutenya hingga Surabaya,” katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menanggung utang proyek KCIC menggunakan uang negara. Ia menegaskan, tanggung jawab pembiayaan sepenuhnya berada di tangan PT KCIC dan konsorsium BUMN yang mengelola proyek tersebut.

“Utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN yang terlibat,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan, pemerintah sedang mendorong agar pembiayaan diselesaikan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), superholding yang kini mengelola seluruh dividen BUMN. “Danantara sudah memiliki manajemen sendiri dengan potensi dividen sekitar Rp80 triliun per tahun. Itu bisa menjadi sumber pembiayaan alternatif tanpa membebani kas negara,” paparnya.

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan lembaganya tengah mengkaji dua opsi penyelesaian, yakni mengambil alih sebagian aset proyek atau memberikan suntikan dana investasi tambahan. “Kami sedang mencari solusi terbaik yang bisa memastikan keberlanjutan proyek dan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani, menyebut proses restrukturisasi utang dengan pihak China masih berlangsung. Negosiasi dilakukan untuk menciptakan struktur pembiayaan yang lebih sehat dan tidak memberatkan di masa depan.

“Ya, restrukturisasi sedang berjalan, baik dengan pemerintah China maupun pihak swasta yang terlibat,” kata Rosan.

Pemerintah memastikan restrukturisasi ini bukan hanya untuk mengatasi masalah keuangan jangka pendek, tetapi juga untuk membangun sistem pendanaan proyek infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan transparan.

Langkah tersebut mencerminkan arah baru kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan efisiensi fiskal, kemandirian pembiayaan, serta optimalisasi peran BUMN dan lembaga investasi nasional. ***