Tokoh Properti Sepakat Dorong Rumah Terjangkau, Bahas Biaya Hidup dan Regulasi Hunian

JAKARTA – Di tengah tantangan berat sektor properti nasional, para tokoh senior Realestat Indonesia (REI) berkumpul dalam forum Badan Pertimbangan Organisasi (BPO-REI) untuk menyatukan pandangan dan strategi menghadapi dinamika industri hunian. Pertemuan yang digelar di kediaman Ketua Kehormatan REI, MS Hidayat, Rabu (29/10), menghadirkan 37 pengembang papan atas dari berbagai daerah.

Agenda utama forum tersebut mencakup dukungan terhadap program 3 juta rumah, pemulihan pasar apartemen, serta penyempurnaan kebijakan rumah murah dan konsep hunian berimbang. “Kami ingin memberi masukan konstruktif kepada pengurus DPP REI dan pemerintah agar sektor properti kembali tumbuh sehat dan berkeadilan,” ujar MS Hidayat, Minggu (2/11/2025). 

Mantan Menteri Perindustrian RI itu menilai sektor properti memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian nasional. “Properti adalah lokomotif yang menggerakkan 185 industri terkait, dari bahan bangunan, jasa, hingga tenaga kerja,” katanya. 

Ketua BPO-REI, Paulus Totok Lusida, menegaskan para pengembang mendukung penuh langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. “Kebijakan seperti program 3 juta rumah, perpanjangan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027, dan tambahan kuota rumah bersubsidi 350.000 unit menjadi langkah positif yang perlu dikawal bersama,” ujarnya.

Selain mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), REI juga memperjuangkan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT). “Kami usulkan rumah hingga Rp500 juta bisa bebas PPN, tapi tetap dengan bunga komersial. Skema ini membuat lebih banyak masyarakat mampu memiliki rumah,” jelas Totok. 

Isu hunian berimbang juga menjadi topik hangat. Menurut Totok, pelaksanaan aturan tersebut perlu dibuat lebih realistis. “Kami mendorong opsi seperti dana konversi atau pembangunan rumah sederhana di wilayah lain dalam satu provinsi. Tujuannya agar pengembang bisa tetap beroperasi tanpa mengorbankan amanat UU,” katanya.

Di sisi lain, pasar apartemen juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan diskusi para senior, tingginya service charge dan tarif listrik serta air yang dikategorikan komersial dinilai membuat apartemen tidak lagi menarik bagi pembeli kelas menengah. “Kami usul biaya service charge di apartemen di bawah Rp1 miliar bisa diturunkan menjadi Rp12.000–Rp14.000 per meter persegi,” ujar Totok. 

Ketua Kehormatan REI, Soelaeman Soemawinata, menilai beban biaya hidup di apartemen perlu segera dikaji ulang. “Kalau tarif listrik dan air disamakan dengan bangunan komersial, penghuni apartemen akan terus lari ke rumah tapak. Padahal, hunian vertikal bisa jadi solusi kepadatan kota,” ujarnya.

Tokoh bisnis James T. Riady dan Sugianto Kusuma (Aguan) turut menyuarakan pentingnya kolaborasi lintas sektor. James menyoroti peluang besar dari Kredit Program Perumahan (KUR Perumahan) dengan bunga rendah senilai Rp130 triliun yang telah disiapkan pemerintah. “Dana ini harus dimanfaatkan maksimal oleh anggota REI untuk mempercepat akses perumahan rakyat,” ucapnya.

Sementara Aguan mengajak pelaku industri untuk lebih aktif dalam program renovasi rumah rakyat. “Masih banyak rumah masyarakat yang tidak layak huni. Pengembang harus ikut membantu memperbaikinya agar misi pemerataan bisa tercapai,” katanya.

Pertemuan para senior REI itu menyimpulkan bahwa kebijakan properti perlu diarahkan bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tapi juga kesejahteraan masyarakat. Sektor ini diharapkan menjadi jembatan antara kepentingan bisnis dan kebutuhan dasar rakyat akan hunian layak dan terjangkau. ***