OSS Dinilai Abaikan Daerah, DPR Minta Evaluasi Izin Usaha Pariwisata
 |
| Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty. (Ist) |
Kamis, 06 November 2025 14:01 WIB
Penulis: Azhari Nasution
Penulis: Azhari Nasution
JAKARTA- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menilai sistem perizinan berbasis elektronik Online Single Submission (OSS) masih perlu diperbaiki. Ia menyebut sistem ini belum sepenuhnya melibatkan pemerintah daerah (Pemda) dalam proses perizinan usaha, terutama di sektor pariwisata.
Menurut Evita, OSS yang langsung terhubung ke pemerintah pusat sering kali menimbulkan persoalan di lapangan. Padahal, pemerintah daerah adalah pihak yang paling memahami tata ruang dan karakter wilayahnya.
"Sistem OSS harus diperbaiki agar selaras dengan kewenangan dan tata ruang yang dimiliki pemerintah daerah. Jangan sampai izin usaha justru bertabrakan dengan kepentingan daerah," ujar Evita, Kamis (6/11/2025).
Evita mencontohkan sejumlah kasus di daerah wisata seperti Bali, di mana beberapa vila dan resort berdiri di kawasan konservasi karena lemahnya sinkronisasi antara izin pusat dan kebijakan tata ruang daerah.
Gubernur Bali Wayan Koster juga mengakui sistem OSS masih menyisakan masalah. Ia menilai, proses izin yang langsung terbit dari pusat tanpa melibatkan Pemda dapat mengganggu kebijakan daerah dan menekan ekonomi masyarakat lokal.
"Yang paling tahu tata ruang pariwisata itu pemerintah daerah. Karena itu, sistem OSS harus diperbaiki," kata Wayan.
Evita mendorong agar pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam setiap penerbitan izin. Ia juga mengusulkan adanya evaluasi rutin terhadap izin yang sudah diterbitkan melalui OSS agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan di masa depan. ***
| Kategori | : | Nasional |
