Model Pendanaan Danantara Dipertanyakan, AEI Ingatkan Risiko Ketergantungan pada Utang Negara

JAKARTA – Sejumlah ekonom yang tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) mengajukan kritik tajam terhadap skema pendanaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Mereka menilai fondasi pembiayaan lembaga tersebut tidak sejalan dengan kondisi fiskal Indonesia yang masih tertekan defisit dalam dua dekade terakhir.

Kritik itu disampaikan dalam pertemuan dengan pimpinan Danantara, seperti Muliaman Hadad, Pandu Sjahrir, Rohan Hafas, dan Reza Yamora Siregar. AEI menilai model pendanaan yang ditawarkan Danantara meninggalkan pertanyaan besar, terutama terkait sumber pembiayaan jangka panjang.

Indonesia tercatat mengalami defisit fiskal selama 20 tahun terakhir dan defisit transaksi berjalan dalam sebagian besar 15 tahun terakhir. Kondisi ini dianggap tidak lazim untuk pembentukan sovereign wealth fund, yang biasanya lahir di negara-negara dengan surplus besar atau cadangan devisa yang kuat.

“SWF umumnya dibentuk pada kondisi surplus, hal yang Indonesia tidak hadapi akhir-akhir ini. Sehingga, kebutuhan pendanaan yang besar menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh Danantara akan bergantung pada utang dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi manajemen utang nasional,” tulis AEI dalam pernyataan resmi di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

AEI mengingatkan bahwa kebutuhan pendanaan Danantara justru berpotensi mempersempit ruang investasi domestik. Rencana suntikan dana sebesar Rp20 triliun bagi peternak ayam pemasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu contoh ekspansi yang dinilai berpotensi menekan sektor swasta.

“Muncul kekhawatiran bahwa ekspansi pembiayaan Danantara justru akan menimbulkan crowding-out terhadap sektor swasta, meningkatkan biaya modal, dan mengurangi ruang gerak investasi domestik,” ujar Teuku Riefky.

Selain itu, kebijakan pengalihan dividen BUMN ke Danantara dinilai dapat mengurangi potensi penerimaan negara, yang sebelumnya masuk ke APBN. Kondisi itu memperkuat tuntutan agar Danantara menjalankan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

Dari sisi kelembagaan, AEI menilai Danantara menghadapi tantangan mendasar, mulai dari transparansi dan pelaporan, hingga rangkap jabatan dan potensi konflik kepentingan dalam proses penunjukan pejabat. Mervin G. Hamonangan menyebut tekanan politik hampir tidak terhindarkan mengingat besarnya lingkup kepentingan di balik lembaga tersebut.

“Tekanan politik terhadap Danantara hampir tak terhindarkan mengingat besarnya kepentingan yang terlibat,” ujarnya.

Kritik yang disampaikan AEI menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap Danantara akan sangat bergantung pada kejelasan sumber pendanaan, konsistensi tata kelola, serta kemampuan lembaga tersebut menjaga jarak dari intervensi politik. ***