250 Ton Beras Misterius Masuk Sabang, Pemerintah Bergerak Cepat Bongkar Jaringannya

JAKARTA – Sebanyak 250 ton beras ilegal ditemukan masuk ke Sabang, Aceh, tanpa izin pemerintah pusat. Temuan mengejutkan ini membuat Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak cepat mengunci seluruh akses keluar-masuk gudang penyimpanan. Kasus tersebut memunculkan tanda tanya besar mengenai bagaimana komoditas sebanyak itu bisa lolos dari pengawasan resmi.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan laporan awal diterima sekitar pukul 14.00 WIB, Minggu (23/11/2025).

“Kami terima laporan ada beras masuk di Sabang sebanyak 250 ton tanpa izin pusat,” ujarnya di kediamannya di Kalibata.

Mengetahui hal itu, Amran langsung menghubungi sejumlah pejabat keamanan.

“Tadi langsung kami telepon Kapolda, Kabareskrim, Pangdam. Gudangnya langsung disegel dan tidak boleh ada yang keluar,” jelasnya. 

Gudang yang disegel diketahui milik PT Multazam Sabang Group. Pemerintah kini mengusut jalur masuk beras tersebut dan pihak-pihak yang terlibat dalam operasi yang diduga terorganisir ini.

“Kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” tegas Amran.

Menurutnya, berbagai alasan sering muncul ketika kasus seperti ini ditemukan, mulai dari klaim prosedur hingga “dalil kebenaran” dari pihak-pihak tertentu. Namun, ia menegaskan, arahan Presiden sudah sangat jelas: tidak ada impor selama stok nasional mencukupi.

“Semua harus patuh pada perintah Presiden,” katanya.

Dugaan Masuk Lewat Jalur Lain

Selain Sabang, Amran mendapat laporan awal mengenai kejadian serupa di Batam, meski belum dapat dipastikan.

“Kami dapat laporan, tapi masih kami cek,” ungkapnya.

Temuan beras ilegal di dua wilayah pelabuhan strategis ini menimbulkan dugaan adanya pola masuknya komoditas pangan melalui jalur-jalur yang tak terpantau secara resmi. 

Ganggu Target Swasembada

Amran menilai masuknya beras ilegal berpotensi mengganggu strategi Indonesia menuju swasembada. Pemerintah menargetkan capaian swasembada bisa diumumkan pada awal Desember.

“Jangan diganggu lagi. Kalau ada, pasti kita usut,” tegasnya.

Kementan bersama aparat keamanan kini mengusut jejak distribusi, titik masuk, dan alur logistik yang memungkinkan komoditas sebesar 250 ton bisa tiba tanpa persetujuan pusat. Pemerintah memastikan investigasi akan dilakukan menyeluruh untuk membongkar jaringan impor ilegal yang menjadi ancaman serius bagi stabilitas pangan nasional. ***