Dari Johannesburg, RI Ingatkan G20: Dunia Butuh Kepemimpinan yang Memihak Manusia
![]() |
| Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Johannesburg, Afrika Selatan (foto: biro pers sekretariat presiden) |
JAKARTA – Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan rentetan bencana yang mengguncang berbagai kawasan, Indonesia meminta kelompok G20 untuk tidak hanya menjadi forum ekonomi, tetapi juga aktor moral yang mampu menempatkan manusia sebagai pusat keputusan global. Pesan ini disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat KTT G20 di Johannesburg dan kembali ditegaskan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, Sabtu (22/11/2025).
Dalam pemaparannya, Airlangga menjelaskan bahwa Wapres menyoroti fenomena yang kian mengkhawatirkan: bencana alam dan konflik yang terjadi secara bersamaan di berbagai belahan dunia. Mulai dari Gaza hingga Ukraina, dari Sudan hingga kawasan Sahel, situasi kemanusiaan memburuk dan memperlihatkan bahwa sebagian bencana bukan lagi sekadar fenomena alam.
“Sebagian merupakan akibat perbuatan manusia,” ujar Airlangga, mengutip pidato Gibran.
Menurutnya, kondisi ini menjadi sinyal keras bahwa tata kelola global harus bergeser: dari kepentingan ekonomi semata menjadi kepemimpinan yang berorientasi pada perlindungan manusia.
“G20 harus mengambil peran keteladanan,” tegasnya.
RI Dorong Mitigasi Bencana Sebagai Prioritas Dunia
Sebagai negara yang setiap tahun menghadapi gempa, banjir, dan erupsi, Indonesia menekankan pentingnya penguatan mitigasi bencana. Gibran menyebut pengurangan risiko bukan lagi pilihan, melainkan fondasi pembangunan masa depan Indonesia.
Penekanan ini disampaikan untuk mendorong negara-negara G20 memberi perhatian lebih besar pada pembangunan yang berketahanan, terutama bagi negara rawan bencana di lingkar Asia Pasifik.
Kesenjangan Pembiayaan Global Jadi Sorotan
Tidak hanya isu kemanusiaan, Gibran juga menyinggung persoalan ketidaksetaraan dalam akses pendanaan internasional. Ia menilai arsitektur pembiayaan global masih timpang dan belum berpihak pada negara berkembang yang membutuhkan ruang fiskal besar.
Akses pendanaan disebut harus lebih mudah, adil, dan dapat diprediksi. Gibran memandang opsi seperti penghapusan utang, pembiayaan campuran, skema inovatif, hingga pendanaan transisi hijau sebagai instrumen yang perlu diperkuat.
Dorongan Indonesia ini memperlihatkan bagaimana forum G20 seharusnya tidak lagi hanya membahas angka-angka ekonomi, tetapi turut memprioritaskan keberlangsungan hidup manusia dalam setiap kebijakan.
Di tengah ketidakpastian global, RI ingin memastikan satu hal: masa depan tata kelola dunia tidak boleh mengabaikan sisi paling dasar dari pembangunan, yaitu kemanusiaan. ***













