Budiman Sudjatmiko Paparkan Rencana Pembangunan 7.000 Sekolah Terintegrasi

JAKARTA - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, memaparkan sejumlah program strategis pemerintah dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem. Hal itu disampaikannya saat ditemui awak media di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Budiman Sudjatmiko menjelaskan bahwa salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto adalah pembangunan 7.000 sekolah terintegrasi di seluruh kecamatan di Indonesia. Sekolah ini dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini tidak terakomodasi di sekolah rakyat maupun sekolah umum.

“Sekolah rakyat itu untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem seperti pemulung dan gelandangan. Sementara sekolah umum lebih menampung anak-anak berprestasi di daerah. Nah, ada kelompok menengah yang tidak terlayani, dan jumlahnya besar. Presiden ingin membangun 7.000 sekolah terpadu di seluruh kecamatan,” ujar Budiman Sudjatmiko.

Sekolah terintegrasi tersebut akan dilengkapi laboratorium, fasilitas kesenian, serta layanan antar-jemput bagi siswa. Program ini direncanakan mencakup jenjang SD hingga SMA, dengan tujuan memastikan kelulusan yang berkualitas. Para lulusan yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi akan diarahkan ke akademi vokasi, sehingga tetap memiliki keterampilan kerja.

Budiman menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pilot project dapat dimulai tahun depan. Anggaran pembangunan telah dimintakan Presiden kepada Menteri Keuangan untuk dialokasikan melalui efisiensi anggaran daerah dan skema penyertaan pihak terkait.

Selain sektor pendidikan, BP Taskin juga fokus pada pemberdayaan ekonomi. Budiman menyebut pihaknya sedang menjalankan program penguatan koperasi petani di Cirebon dan Indramayu, serta mengembangkan koperasi rakyat di Nusa Tenggara Barat (NTB). Di Nusa Tenggara Timur (NTT), BP Taskin telah memberikan pelatihan mengenai mekanisme pendataan.

Bulan depan, BP Taskin dijadwalkan melakukan pendampingan di Provinsi Papua Pegunungan. Budiman mengakui jumlah personel BP Taskin terbatas, yakni sekitar 40 orang, sehingga mobilitas tim harus tinggi untuk menjangkau berbagai wilayah.

Terkait pengelolaan sektor pertambangan rakyat, Budiman menuturkan bahwa model pemberdayaan di NTB dapat menjadi referensi nasional, termasuk mendorong keterlibatan masyarakat miskin dalam koperasi yang mengelola sumber daya lokal secara legal dan terstruktur.

“Banyak tambang ilegal yang sebenarnya bisa ditata menjadi koperasi. Nantinya koperasi itu dikelola oleh masyarakat miskin bersama para profesional,” ucapnya.

Untuk menjamin ketepatan sasaran dan mencegah penyimpangan, BP Taskin menyiapkan mekanisme pengawasan berlapis. Pada tingkat lapangan, struktur Rencana Tindak Pengembangan (RTP) akan melibatkan unsur kepolisian, media lokal, LSM, TNI, pemuda, dan terutama masyarakat miskin di daerah tersebut.

“Pengawasan itu penting. Semua unsur terlibat agar prosesnya benar-benar berpihak kepada masyarakat miskin,” kata Budiman.

Ia menegaskan, skema koperasi dan pola pemberdayaan yang diterapkan di satu daerah dapat direplikasi di sektor serta wilayah lain, sesuai dengan kebutuhan lokal dan potensi ekonomi masyarakat. ***