Ali Lubis Desak Kadis LH DKI Dicopot Usai Sopir Truk Sampah Meninggal Diduga Kelelahan
 |
| Antrean berjam-jam truk di TPST Bantar Gebang. (Ist) |
Senin, 08 Desember 2025 15:07 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA - Legislator DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Ali Lubis mendesak, pencopotan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta setelah seorang sopir truk sampah, Wahyudi (51), meninggal dunia diduga akibat kelelahan ekstrem pada Jumat (5/12/2025).
"Saya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya saudara Wahyudi. Ini bukan kecelakaan biasa, tetapi akibat sistem yang gagal total," ujar Ali Lubis dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/12/2025).
Ali menilai, pola kerja sopir truk sampah Dinas LH tidak manusiawi. Ia menyebut para sopir, termasuk almarhum, kerap menghadapi antrean 8-10 jam setiap hari di TPST Bantargebang sebelum bisa membuang muatan.
"Total jam kerja mereka melampaui batas kewajaran sebagai manusia, tanpa istirahat memadai dan dengan tekanan fisik serta mental yang sangat berat," tegasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan nasional, mulai dari UU Ketenagakerjaan hingga aturan K3.
"Ini bukan sekadar masalah teknis, ini masalah pelanggaran aturan negara dan keselamatan manusia," kata Ali.
Ia menegaskan, Kepala Dinas LH harus bertanggung jawab.
"Kepala Dinas LH DKI Jakarta harus bertanggung jawab penuh dan layak dicopot dari jabatannya bila tidak mampu memastikan manajemen waktu kerja sesuai aturan tenaga kerja," ucapnya.
Ia mendesak Dinas LH segera mereformasi SOP operasional, termasuk pembatasan jam kerja, rotasi dan shift wajib, peningkatan fasilitas K3, serta percepatan proses pembuangan muatan di TPST Bantargebang.
Menurut Ali, antrean berjam-jam setiap hari mencerminkan manajemen beban kerja yang buruk.
Ia mengatakan, percepatan proses pembuangan di Bantargebang harus diprioritaskan.
Lebih jauh, ia akan meminta Komisi D DPRD Jakarta segera memanggil Dinas LH.
"Ini bukan hanya rapat klarifikasi, tetapi evaluasi besar-besaran agar tidak ada lagi nyawa pekerja yang dikorbankan akibat manajemen buruk,” ucapnya.
Ali menegaskan kematian Wahyudi harus menjadi peringatan keras bagi Pemprov DKI.
"Pemerintah provinsi wajib memastikan seluruh pekerja mendapat perlindungan yang dijamin hukum nasional. Jika aturan jam kerja saja tidak dipatuhi, pengorbanan pekerja seperti Wahyudi akan terus terulang," katanya.
"Komisi D DPRD Jakarta akan mengawal kasus ini sampai selesai," tambahnya.
Ali berharap tragedi ini menjadi momentum perubahan agar tidak terulang lagi karena dapat menjadi preseden buruk bagi pekerja di Pemprov DKI Jakarta.
"Semoga keluarga almarhum diberi ketabahan, dan tragedi ini menjadi titik awal perubahan besar dalam sistem kerja di Dinas LH Jakarta," pungkas Ali. ***
| Editor | : | Senopati Ukoro |
| Kategori | : | Badminton, DKI Jakarta |
