Cadangan Menipis dan Kontribusi Rendah, Emas serta Batu Bara Jadi Sasaran Kebijakan Baru

JAKARTA – Rencana pemerintah memungut bea keluar emas dan batu bara kembali mencuat setelah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memaparkan kebijakan tersebut dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025). Langkah ini diarahkan untuk memperkuat penerimaan negara di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan menutup defisit anggaran tahun depan.

Purbaya menjelaskan tarif bea keluar emas dirancang berada pada kisaran 7,5 persen hingga 15 persen, sementara batu bara ditetapkan antara 1 persen sampai 5 persen. Kedua instrumen ini ditargetkan menghasilkan Rp23 triliun per tahun. “Rp3 triliun (dari emas) dan Rp20 triliun (dari batu bara),” ujarnya.

Ia menekankan angka tersebut belum dicantumkan dalam APBN 2026 karena besaran tarif masih dalam tahap penyusunan. Namun, orientasi kebijakan sudah jelas: menutup dan mengurangi defisit fiskal. “Untuk menutup defisit dulu, mengurangi defisit kita,” katanya.

Menurutnya, kebijakan bea keluar emas diperlukan karena cadangan emas domestik mulai menipis sementara kebutuhan dalam negeri terus meningkat, terutama untuk mendukung pengembangan ekosistem bullion bank nasional. “Oleh karena itu diperlukan instrumen kebijakan bea keluar untuk mendukung ketersediaan suplai emas di Indonesia,” terangnya.

Di sisi lain, penarikan bea keluar batu bara disiapkan karena kontribusi komoditas itu dinilai belum sebanding dengan keuntungan besar yang dinikmati pelaku usaha. Ia menyoroti kondisi ketika harga turun, pelaku usaha kerap meminta restitusi, namun saat harga naik penerimaan negara tidak meningkat signifikan. “Ini orang kaya semua, untungnya banyak, saya subsidi kira-kira secara nggak langsung,” tegasnya.

Purbaya menyebut langkah ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap struktur penerimaan negara, sekaligus upaya memastikan komoditas strategis memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional. ***