Ketika Bencana Menghantam Sumatra, Rumah Sakit Terpaksa Berjuang di Garis Depan Krisis Iklim

JAKARTA – Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh akhir November 2025 mengubah wajah wilayah itu dalam hitungan jam. BNPB mencatat hingga Kamis 4 Desember 2025 pukul 16.00, sebanyak 836 orang meninggal, 518 hilang, dan 2.700 luka-luka. Ratusan fasilitas publik rusak, termasuk 25 fasilitas kesehatan yang justru ikut terseret arus bencana.

Bangunan yang biasanya menjadi tempat orang mencari pertolongan berubah menjadi ruang penyelamatan darurat. Tenaga kesehatan harus bertahan di tengah ancaman banjir dan longsor yang terus bergerak.
"Kami menyelamatkan pasien sambil menjaga rumah sakit agar tidak ikut tenggelam," tutur seorang tenaga kesehatan yang terlibat dalam proses evakuasi.

Bencana yang meluas ini, menurut dosen Fakultas Geografi UMS, Annisa Trisnia Sasmi, memperlihatkan bagaimana ancaman alam dan kerentanan sosial bertemu dalam satu momen yang mematikan.
"Bencana banjir skala sebesar ini hampir tidak pernah berdiri sendiri. Penyebabnya karena faktor alam juga campur tangan manusia," jelasnya, 5 Desember 2025.

Peneliti hidrologi UGM, Hatma Suryatmojo, menambahkan bahwa kejadian akhir November merupakan bagian dari pola berulang bencana hidrometeorologi yang meningkat dalam dua dekade terakhir, diperparah cuaca ekstrem dan aktivitas manusia yang mengubah bentang lingkungan.

Ironi kemudian muncul: sektor kesehatan yang terdampak bencana juga berkontribusi pada krisis iklim. Data Health Care Without Harm tahun 2019 menunjukkan sistem kesehatan menyumbang 4,4 persen emisi gas rumah kaca global—cukup besar untuk menempatkannya sebagai “negara” penghasil emisi kelima di dunia bila dikumpulkan sebagai satu entitas. Rumah sakit yang beroperasi sepanjang waktu, penggunaan energi tinggi, hingga limbah medis yang belum dikelola ramah lingkungan memperberat jejak karbon.

Saat Krisis Iklim Mengetuk Pintu Rumah Sakit

Perjanjian Paris pada 12 Desember 2015 mengamanatkan pembatasan kenaikan suhu global di bawah 2°C. Indonesia menindaklanjuti komitmen itu lewat UU No. 16 Tahun 2016 serta target penurunan emisi 31,9 persen secara mandiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

Langkah tersebut kini merambah sektor kesehatan. Pemerintah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kesehatan 2025–2030 dan pedoman fasilitas kesehatan berketahanan iklim dan lestari lingkungan (Fasbiklin). Tujuannya jelas: rumah sakit harus tetap berfungsi dalam kondisi apa pun, sekaligus berkontribusi menekan emisi.

Pedoman tersebut mendorong penggunaan energi terbarukan, efisiensi operasional, sistem pendingin rendah emisi, pengelolaan limbah yang lebih bertanggung jawab, hingga desain bangunan tahan banjir dan panas. Upaya ini membuka paradigma baru: rumah sakit bukan hanya tempat pemulihan, melainkan pilar ketahanan iklim nasional.

Tantangan Masih Menggunung

Meskipun kerangka regulasi sudah ada, banyak rumah sakit belum memiliki fondasi dasar untuk memulai transformasi. Data jejak karbon masih minim, peta kerentanan iklim belum tersedia di banyak daerah, dan perencanaan anggaran sering menempatkan isu iklim sebagai pelengkap, bukan kebutuhan esensial.

Akreditasi memang memuat aspek lingkungan dan kesiapsiagaan bencana, tetapi di banyak tempat masih dianggap sekadar kewajiban administratif. Di sisi lain, ribuan tenaga kesehatan belum mendapat pelatihan memadai untuk menghadapi penyakit dan bencana yang meningkat akibat perubahan iklim. Padahal lebih dari 3.200 rumah sakit di Indonesia dituntut mampu bertahan dalam situasi terburuk.

Di balik tantangan itu, peluang justru terbentang luas. Kajian pembangunan rendah karbon BAPPENAS menunjukkan Indonesia berpotensi mencegah 40.000 kematian dini per tahun pada 2045, menciptakan 15,3 juta pekerjaan hijau, dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5,4 triliun dolar AS. Manfaat kesehatan dan ekonomi berjalan seiring dalam aksi iklim.

Menjaga Benteng Terakhir Kesehatan Bangsa

Perubahan iklim bukan lagi bayangan jauh. Ia hadir dalam air bah yang menenggelamkan desa, tanah longsor yang memutus jalan, dan rumah sakit yang berdiri rapuh di tengah kepungan bencana. Pertanyaannya bergeser dari “apakah bencana berikutnya akan datang?” menjadi “apakah kita sudah siap?”.

Rumah sakit harus menjadi benteng terakhir yang tetap berdiri ketika semua runtuh. Dari kebijakan energi bersih, perbaikan infrastruktur, hingga kepemimpinan daerah yang menempatkan ketahanan fasilitas kesehatan sebagai prioritas—semuanya menentukan keselamatan masyarakat.

Transformasi menuju fasilitas kesehatan yang berketahanan iklim dan berwawasan lingkungan bukan pilihan tambahan, tetapi syarat dasar agar layanan medis tetap berjalan di tengah dunia yang makin panas dan rapuh. Di sinilah perlindungan terhadap kehidupan bermula: dari tempat yang seharusnya paling mampu menyelamatkannya. ***