Fokus Lapangan Jadi Prioritas, DPR Ajak Kementerian Standby di Aceh

JAKARTA – DPR RI menilai pendekatan kerja langsung di daerah terdampak menjadi kunci utama percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh. Melalui pembentukan Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana, DPR memusatkan aktivitas koordinasi di Aceh agar program pemulihan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan keputusan berkantor di Aceh diambil untuk memastikan kebijakan yang dibuat sesuai kondisi lapangan. Menurutnya, kehadiran langsung memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat dan terukur.

“Satgas Pemulihan Pascabencana yang didirikan oleh DPR RI memang berkantor di lokasi ini,” ujarnya saat memimpin rapat koordinasi bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Selasa (30/12/2025).

Dalam pertemuan itu, DPR meminta kementerian dan lembaga terkait menugaskan perwakilan untuk ikut berkantor di Aceh selama proses pemulihan berlangsung. Skema ini diharapkan memudahkan sinkronisasi program sekaligus menghindari tumpang tindih kebijakan.

“Kita harapkan nanti mungkin ada perwakilan dari kementerian dan lembaga masing-masing 1 untuk ikut berkantor di sini,” katanya.

Rapat koordinasi tersebut digelar sebagai forum penyamaan langkah antar-pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga BUMN. Rapat dipimpin Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.

Dasco menuturkan, fase tanggap darurat telah menunjukkan kerja keras berbagai pihak. Namun, tahap pemulihan membutuhkan koordinasi yang lebih rapi agar fokus penanganan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.

“Kita menyadari bahwa setelah penanganan bencana kemarin, teman-teman dari TNI, Polri, Pemda, dan relawan telah bekerja keras, sehingga dalam pemulihan pascabencana ini kita perlu bersama-sama melakukan koordinasi untuk fokus terhadap hal-hal yang akan ditangani,” ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, DPR, serta BUMN agar anggaran digunakan secara efisien dan program pemulihan tidak saling tumpang tindih.

Rapat koordinasi ini dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil BP BUMN, Wakil Menteri Komunikasi Digital, Kasatgas Darurat Jembatan, Utusan Khusus Presiden Bidang Kepemudaan Raffi Ahmad, serta jajaran pimpinan BUMN, termasuk Direktur Utama PT Telkomsel dan Direktur Utama PLN. ***