Tak Bayar PPN dan Transaksi Tunai, Perusahaan Baja Asal China Diincar

JAKARTA – Praktik dugaan penghindaran pajak oleh perusahaan baja asal China yang beroperasi di Indonesia mulai terbuka ke publik. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkap adanya perusahaan baja asing yang tidak membayar pajak pertambahan nilai (PPN) dan berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah setiap tahun.

Purbaya menyebut perusahaan tersebut bahkan diduga menggunakan identitas kependudukan orang lain untuk menjalankan usahanya. Pemerintah kini tengah menyiapkan langkah penindakan, termasuk kemungkinan penggerebekan.

“Ada perusahaan baja China yang operasi di sini. Nama-namanya mungkin mereka beli KTP, tapi tidak bayar PPN. Sebenarnya sudah mau digerebek, tapi kita cari momentum yang tepat,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Kamis (8/1/2026).

Ia menegaskan, dampak dari praktik tersebut sangat besar terhadap penerimaan negara. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, satu perusahaan baja saja berpotensi menyumbang penerimaan hingga Rp4 triliun per tahun jika patuh pajak. 

“Baja saja, dari pengakuan yang sudah insaf, setahun bisa Rp4 triliun lebih. Itu baru satu, sementara perusahaannya banyak,” ujarnya.

Menurut Purbaya, perusahaan-perusahaan tersebut cenderung menghindari sistem perpajakan dengan melakukan transaksi berbasis tunai. Cara ini dinilai sengaja dilakukan agar tidak terdeteksi dan luput dari kewajiban PPN.

“Pengusahanya dari China, perusahaannya di sini, orang-orangnya China semua, bahkan tidak bisa bahasa Indonesia. Jual langsung ke klien dengan sistem cash basis, tidak bayar PPN. Negara jelas dirugikan,” tegasnya. 

Purbaya memastikan Kementerian Keuangan tidak akan membiarkan praktik tersebut berlarut-larut. Ia menegaskan langkah penegakan hukum akan dilakukan secara cepat dan tegas untuk menutup celah penghindaran pajak di sektor industri baja. 

“Ini akan kita tindak dengan cepat,” katanya. ***