32 Ribu Pegawai SPPG Akan Diangkat, DPR Siapkan Rekomendasi Rekrutmen

JAKARTA – Rencana pengangkatan 32 ribu pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mulai menjadi perhatian DPR. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengaku baru memperoleh informasi tersebut dalam agenda rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR.

“Saya baru dengar kemarin itu dari rapat dengar pendapat dengan Komisi IX,” ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Meski informasi itu tergolong baru diterima pimpinan DPR, Dasco menyebut Komisi IX langsung merespons dengan menyiapkan rekomendasi terkait mekanisme perekrutan pegawai SPPG. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Ia menegaskan, rekrutmen dalam skala besar harus disertai pengawasan ketat, terutama menyangkut kompetensi dan kesiapan sumber daya manusia yang akan bertugas di lapangan.

“Yang direkrut harus benar-benar bisa bekerja dengan baik,” katanya.

Menurut Dasco, keberadaan SPPG memiliki peran strategis dalam memastikan distribusi dan kualitas pemenuhan gizi masyarakat. Karena itu, DPR ingin memastikan proses pengangkatan pegawai tidak hanya cepat, tetapi juga tepat.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hidayana, menyampaikan bahwa sebanyak 32.000 pegawai inti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dijadwalkan dilantik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Sabtu (1/2/2026).

Status PPPK menempatkan para pegawai tersebut sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara di luar Pegawai Negeri Sipil. Dengan status baru itu, pegawai SPPG diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang tengah digencarkan pemerintah. 

Rencana pelantikan massal tersebut kini menjadi sorotan DPR, seiring kebutuhan memastikan tata kelola rekrutmen berjalan transparan dan selaras dengan tujuan program pemenuhan gizi nasional. ***