Jakarta Kian Macet, Pemerhati Desak Evaluasi Kadishub DKI

‎

‎"Data terbaru menunjukkan kemacetan Jakarta bukan membaik, justru kian parah. Ini bukan lagi soal persepsi, tapi fakta objektif," kata SGY dalam keterangan tertulis, Kamis (22/1/2026).

‎

‎SGY menyoroti laporan TomTom Traffic Index 2025 yang menempatkan Jakarta di peringkat ke-24 kota termacet di dunia. Posisi tersebut melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya, ketika Jakarta berada di peringkat ke-90 dunia. Secara nasional, Jakarta juga naik menjadi kota termacet kedua di Indonesia, tepat di bawah Bandung.

‎

‎"Lonjakan peringkat ini adalah sinyal serius. Dalam satu tahun, Jakarta melompat jauh ke jajaran kota termacet dunia," ujarnya.

‎

‎Berdasarkan laporan TomTom Traffic Index 2025, tingkat kemacetan rata-rata Jakarta mencapai 59,8 persen, naik 1,1 poin persentase dibandingkan 2024. Waktu tempuh perjalanan sejauh 10 kilometer tercatat 26 menit 19 detik, lebih lama 1 menit 6 detik dibandingkan tahun sebelumnya. Kecepatan rata-rata kendaraan saat jam sibuk hanya 17,8 kilometer per jam.

‎

‎Menurut SGY, tren ini memperpanjang catatan memburuknya kemacetan Jakarta dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, waktu tempuh 10 kilometer sudah meningkat menjadi 25 menit 31 detik dari 23 menit 20 detik pada 2023 dan 22 menit 40 detik pada 2022.

‎

‎"Penurunan peringkat global sempat dianggap keberhasilan, padahal durasi perjalanan justru terus naik. Artinya, kemacetan secara riil makin parah," ucapnya.

‎

‎Tak hanya TomTom, SGY juga merujuk INRIX Global Traffic Scorecard 2025 yang menempatkan Jakarta sebagai kota termacet ke-9 di dunia. Pengemudi di Jakarta tercatat kehilangan rata-rata 83 jam per tahun akibat kemacetan. Secara nasional, Jakarta berada di peringkat pertama kota termacet di Indonesia.

‎

‎SGY menilai, kondisi tersebut tak bisa dilepaskan dari kepemimpinan Dishub DKI Jakarta yang dinilainya terlalu lama tanpa penyegaran. Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, telah menjabat lebih dari enam tahun enam bulan sejak dilantik pada Juli 2019.

‎

‎"Dalam birokrasi modern, masa jabatan yang terlalu panjang berisiko menimbulkan stagnasi kebijakan dan kejenuhan organisasi. Penyegaran adalah bagian dari manajemen pemerintahan yang sehat," tegasnya.

‎

‎Ia menekankan, desakan pergantian Kadishub bukan bermuatan personal, melainkan dorongan rasional demi perbaikan tata kelola transportasi. SGY mengaku tetap mendukung kepemimpinan Pramono-Rano, meski hingga kini belum ada perubahan di pucuk pimpinan Dishub DKI.

‎

‎"Jakarta butuh energi baru dan terobosan konkret. Warga tidak membutuhkan klaim keberhasilan, tapi solusi nyata agar mobilitas membaik dan kualitas hidup meningkat," pungkas SGY. ***