Dari Davos, Prabowo Tantang Pengusaha Suap Pejabat dan Ingatkan Risikonya

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada pelaku usaha yang masih menganggap pejabat negara bisa disuap. Di hadapan para pemimpin dunia dan pelaku ekonomi global dalam forum World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, Prabowo secara terbuka menantang anggapan lama yang menurutnya merusak kedaulatan negara.

“Saya menerima laporan bahwa dalam rapat-rapat mereka, ada yang mengatakan, ‘Tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli.’ Saya tantang mereka yang berani suap di pemerintahan saya, mereka akan terkejut,” ujar Prabowo, Kamis (22/1/2026).

Prabowo menegaskan komitmennya memerangi korupsi dan praktik bisnis serakah yang selama ini menggerogoti sumber daya nasional. Ia menyebut, dalam tahun pertama pemerintahannya, Indonesia telah mengambil langkah penegakan hukum paling berani dan tegas sepanjang sejarah.

Menurutnya, pemerintah berhasil menyita sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan pertambangan ilegal yang selama ini dikuasai secara melawan hukum. Langkah itu, kata Prabowo, menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir dan tidak tunduk pada kepentingan segelintir elite ekonomi.

Ia menilai praktik penguasaan sumber daya secara ilegal tersebut bukan cerminan pasar bebas yang sehat. Prabowo menyebutnya sebagai greedonomics atau ekonomi keserakahan, yakni sistem yang memungkinkan segelintir pihak meraup keuntungan besar dengan mengorbankan hukum, lingkungan, dan kepentingan rakyat.

“Mungkin di banyak negara pernah ada masa seperti ini, masa para robber barons,” ujar Prabowo, menggambarkan periode ketika kekuatan modal mengalahkan hukum dan etika.

Pernyataan Prabowo di Davos itu menegaskan pesan bahwa Indonesia ingin membangun iklim usaha yang bersih dan adil, sekaligus memperingatkan pelaku usaha agar tidak menguji ketegasan pemerintah dalam menegakkan hukum. ***