Jatah BBM Subsidi Ciut di 2026, Ancaman Penyelundupan dan Pasar Gelap Menghantui

JAKARTA – Pemerintah resmi mengetuk palu untuk memangkas kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada tahun 2026. Kebijakan ini menuai sorotan tajam karena dianggap bakal menjadi beban tambahan bagi pundak rakyat kecil yang mengandalkan bahan bakar murah untuk mobilitas sehari-hari.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengkritik keras kebijakan tersebut. Menurutnya, pengurangan jatah subsidi di tengah kondisi ekonomi saat ini merupakan langkah yang sangat berisiko dan tidak akomodatif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

"Pemangkasan kuota BBM subsidi ini langkah yang tidak tepat untuk saat ini, meskipun sudah ada program penyaluran yang tepat sasaran," ujar Huda, Rabu (28/1/2026).

Pada tahun ini, kuota BBM bersubsidi dipatok hanya sebesar 29,26 juta kiloliter (kl). Jumlah tersebut menyusut 6,28 persen dibandingkan jatah tahun 2025 yang berada di angka 31,23 juta kl. Penurunan ini dikhawatirkan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan ancaman nyata terjadinya kelangkaan di berbagai daerah.

Huda menguraikan bahwa minimnya stok subsidi akan membuka celah bagi para spekulan dan pelaku tindak kriminal. Kondisi "rebutan" di pom bensin diprediksi akan marak terjadi, yang kemudian memicu munculnya praktik penyelundupan hingga perdagangan ilegal.

"Pemangkasan ini akan menyebabkan BBM subsidi akan langka, dan rawan rebutan serta penyelundupan. Bahkan ada potensi penjualan BBM bersubsidi secara ilegal," paparnya.

Dampak domino dari kebijakan ini diperkirakan akan langsung menghantam daya beli. Ketika masyarakat kesulitan mendapatkan BBM subsidi dengan harga resmi, mereka terpaksa beralih ke pengecer atau BBM non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Hal ini otomatis akan memicu kenaikan harga barang dan jasa lainnya.

"Alhasil, harga yang diperoleh masyarakat bisa jadi lebih tinggi. Konsumsi masyarakat bisa terganggu lagi di tahun 2026 ini," jelasnya menutup keterangan.***