Rehabilitasi Bencana Bukan Sekadar Proyek, DPR Desak Pemerintah Benahi Hulu Sungai

JAKARTA – Penanganan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini memasuki fase krusial. Anggota DPR RI Komisi II, Azis Subekti, memberikan peringatan keras agar proses pemulihan tidak hanya dijadikan ladang proyek pembangunan fisik yang mengabaikan daya dukung lingkungan.

Azis, yang juga menjabat Satgas Pengawasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Fraksi Gerindra, menilai pemerintah sering kali terjebak dalam rutinitas membangun ulang infrastruktur tanpa memperbaiki ekosistem yang rusak. Hal inilah yang menyebabkan bencana serupa terus berulang dengan dampak yang lebih mengerikan.

"Kecepatan tidak selalu berbanding lurus dengan ketepatan arah. Kesalahan yang paling sering berulang adalah memandang rehabilitasi dan rekonstruksi semata sebagai proyek pembangunan fisik," tegas Azis, Sabtu (31/1/2026).

Guna mengakhiri "tradisi" bencana tahunan ini, Azis menyodorkan lima langkah kebijakan berbasis ekologi. Poin utamanya adalah negara harus berani mengalihkan fokus ke hulu sungai melalui rehabilitasi hutan dan penataan ruang tangkap air, bukan sekadar normalisasi di hilir.

Selain itu, ia mendesak agar relokasi warga dilakukan dengan jujur berdasarkan kajian geologi dan hidrologi terbaru. Azis menekankan bahwa ada wilayah yang memang harus dikosongkan secara permanen demi keselamatan warga, meskipun keputusan tersebut tidak populer secara politik.

"Rumah dibangun kembali, jalan diperbaiki, jembatan ditegakkan ulang, tetapi lanskap ekologis yang rusak dibiarkan apa adanya. Akibatnya, bencana yang sama datang kembali," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemulihan ekonomi desa yang adaptif terhadap perubahan iklim serta perlindungan pesisir sebagai benteng kedaulatan negara. Azis meminta agar keberhasilan pemulihan diukur dari stabilnya kondisi alam, bukan sekadar laporan administratif di atas kertas.

Menurutnya, pemulihan sejati harus didasarkan pada data by location by risk agar transparansi bantuan dapat dipertanggungjawabkan. Jika negara gagal menjadikan momentum ini sebagai koreksi arah kebijakan, maka air surut hanya menjadi masa tunggu bagi bencana berikutnya.***