‎FPPJ Dukung Keputusan Gubernur Pramono Hentikan Sementara RDF Rorotan

‎

‎Ketua Umum FPPJ, Endriansyah atau yang akrab disapa Ryan menilai, penghentian sementara RDF Rorotan menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat. 

‎

Menurutnya, keselamatan dan kenyamanan warga harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, terlebih proyek RDF Rorotan dibiayai dari anggaran publik dengan nilai yang besar.

‎

‎"Keputusan ini mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap suara warga. Proyek yang dibiayai dari uang rakyat seharusnya memberi manfaat nyata, bukan menimbulkan keresahan apalagi risiko kesehatan," ujar Ryan dalam keterangan tertulis, Senin (2/2/2026).

‎

‎Meski mendukung penghentian sementara, FPPJ menilai langkah tersebut tidak seharusnya berujung pada penghentian permanen. Ryan mengingatkan, RDF Rorotan merupakan bagian dari strategi jangka panjang pengelolaan sampah DKI Jakarta untuk mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

‎

‎Ia menekankan, pentingnya evaluasi menyeluruh agar proyek yang telah menyerap anggaran besar tersebut dapat tetap dimanfaatkan secara optimal. 

‎

‎"Yang dibutuhkan saat ini adalah perbaikan dan mitigasi dampak, bukan menghentikan proyek tanpa arah penyelesaian," katanya.

‎

‎FPPJ menilai, permasalahan RDF Rorotan berkaitan dengan kesiapan operasional, pengendalian dampak lingkungan, serta minimnya komunikasi publik. Oleh karena itu, organisasi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), untuk segera melakukan audit teknis dan lingkungan secara independen dan transparan dengan melibatkan akademisi, pakar, serta perwakilan warga.

‎

‎Selain itu, FPPJ meminta adanya penerapan langkah mitigasi konkret sebelum fasilitas tersebut kembali beroperasi, termasuk peningkatan teknologi pengendalian emisi, sistem penyaringan udara, dan pengelolaan residu hasil olahan sampah.

‎

‎FPPJ mendorong, pemeriksaan kesehatan berkala bagi warga di sekitar RDF Rorotan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat. Di sisi lain, keterbukaan informasi dinilai penting agar publik mengetahui hasil evaluasi, tahapan perbaikan, serta rencana operasional ke depan.

‎

‎"Informasi harus disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat," tegas Ryan.

‎

‎FPPJ berharap persoalan RDF Rorotan dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung. Menurutnya, pengelolaan sampah modern harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keselamatan warga.

‎

‎"Jakarta membutuhkan solusi pengelolaan sampah yang maju, namun keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama," pungkasnya. ***