Mulai Besok! 492 Dapur MBG di Sumatera Disetop Gegara Izin Higienis

JAKARTA – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pulau Sumatera, termasuk Provinsi Riau, dievaluasi secara ketat. Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk menutup sementara operasional 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum mulai Senin (9/3/2026) besok.

Sanksi penangguhan ini diberikan lantaran ratusan dapur penyedia makanan tersebut belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Khusus di Provinsi Riau, tercatat ada 9 dapur yang ikut terkena imbas penutupan ini.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, menegaskan bahwa langkah ini diambil semata-mata demi menjamin standar keamanan pangan dan kelayakan konsumsi bagi anak-anak penerima manfaat program.

"Data per 7 Maret 2026 pukul 11.00 menunjukkan terdapat 492 SPPG di wilayah Sumatera yang belum mendaftarkan SLHS. *Suspend* ini merupakan langkah korektif agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan," terang Harjito, Sabtu (7/3/2026).

Meski demikian, BGN memastikan penutupan ini tidak bersifat permanen. Ruang perbaikan tetap diberikan bagi seluruh pengelola dapur untuk segera membenahi kelengkapan administrasi sanitasi mereka. Para pengelola diimbau bergerak cepat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat guna mempercepat penerbitan SLHS.

"Setelah proses pendaftaran dan verifikasi selesai, operasional dapat kembali dibuka. Kami berharap SPPG dapat segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar layanan dapat kembali berjalan dan manfaat program MBG tetap dirasakan oleh masyarakat," urainya.

Berdasarkan rekapitulasi data BGN, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah dapur tanpa sertifikat higienis terbanyak, yakni 252 titik. Menyusul di bawahnya ada Lampung (77 dapur), Aceh (76 dapur), Sumatera Barat (69 dapur), Riau (9 dapur), Kepulauan Riau (5 dapur), dan Bengkulu (4 dapur).

Kabar baiknya, BGN memastikan seluruh dapur MBG yang beroperasi di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung berstatus aman karena seluruhnya telah mengantongi SLHS dari dinas terkait. ***